Walikota Kotamobagu Menyampaikan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, & Ramperda RPJPD 2005-2025

KOTAMOBAGU,  MA. – Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kotamobagu Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kotamobagu Tahun Anggaran 2017. Dan Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kotamobagu Tahun 2005 – 2025. Betempat di Aula Gedung DPRD Kotamobagu. Senin (9/7/2018).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotamobagu Ahmad Sabir, SE. didampingi Wakil Ketua , turut dihadiri para  Anggota DPRD Kota kotamobagu, para Asisten , para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat Adminstrator, funsional, unsur Forkopimda, Camat , Lurah, Sangadi se-Kota Kotamobagu.

Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, dalam penyampaiannya mengatakan,  Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2017 ini, disusun berdasarkan Ranperda RPJMD- RKPD Tahun anggaran 2017, Kebijakan Umum  anggaran dan pendapatan dan belanja  daerah  prioritas dan plafon anggaran tahun 2017, serta Peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017.

Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2017 yang diajukan pada hari ini disusun sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalan Negeri nomor: 64 tahun 2013, yakni  berdasarkan Basic akrual yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional , laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang tata cara penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk terus menciptakan roda pemerintahan yang efektif, transparan , akuntabel dan bertanggungjawab.

Baca juga:   Wenny Lumentut : Jangan Biarkan TNI Sendiri, "Bersama Rakyat TNI Kuat"

Kesempatan ini juga Walikota Kotamobagu menyampaikan secara singkat rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kotamobagu pada tahun anggaran 2017 bersumber dari, pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan  lain lain pendapatan daerah yang sah.  Penerimaan pendapatan daerah setelah perubahan anggaran tahun 2017 ditargetkan menjadi  Rp. 700.666.769.134. dan hingga tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.701.749.680.963,11. Atau 100,15 %.  Kemudian Belanja Daerah. Jumlah belanjah daerah pada APBD Kotamobagu tahun anggaran 2017 dianggrakan sebesar Rp.721.530.877.239, dan hingga akhir tahun anggaran 2017 dapat direalisasikan 701.625.724.897,96. Atau 97,24 %.

Dengan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan  dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah Kotamobagu tahun anggaran 2017, alhamdulilah pemerintah Kotamobagu berhasil meraih Opini tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah  dengan  Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP). Opini WTP atas pemeriksaan LKPJ Kota Kotamobagu tahun anggaran 2017 tersebut , merupakan  opini WTP yang kelima Kalinya yang berhasil diraih berturut turut.

“Diraihnya Opini Wajar Tampa Pengecualian oleh pemerintah daerah  Kotamobagu tentunya tidak lepas dari kerja keras , komitmen yang tinggi , serta kemitraan yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif didalam melaksanakan seluruh program serta kegiatan pembanguan khususnya dibidang penegelolaan Keuangan dan aset daerah.”

Baca juga:   Pdt. Andreas R. Lasut, SH, S.Th Kejati Harus Tuntaskan Kasus Korupsi Pemecah Ombak Hingga Ke Aktor Intelektualnya

Lanjutnya, selain meraih Opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan  keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 , pemerintah Kota Kotamobagu juga memperoleh prestasi yang sangat membanggakan yang itu memperoleh penghargaan pangrita Nusantara dari Bappenas  Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah tahun 2017, serta penghargaan Piala Adipura dari pihak Kementerian LHK Republik Indonesia .” Ungkap Walikota Kotamobagu.

Kemudian, dengan diraihnya berbagai prestasi serta  berbagai penghargaan ini , atas nama pribadi, serta atas nama seluruh jajaran eksekutif menyampaikan ucapan terima kasih serta penmghargaan yang setinggi tingginya kepad pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kotamobagu yang selalu berperan aktif dalam memberikan saran dan  ide, serta masukan kepada pihak eksekutif sehingga tahun 2018 pemerintah dan masyarakat Kotamobagu dapat meraih prestasi serta penghargaan yang membanggakan.” Terang Walikota.

Kesempatan ini juga Walikota Kotamobagu menyampaikan  Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD  Kotamobagu tahun 2005 – 2025, sebagai mana yang diketahui bersama bahwa  sesuai dengan undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional , dan undang undang nomo 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , RPJMD meiliki kedudukan  yang sangat penting serta sangan stregis mengingat RPJMD merupakan pedoman akan kejelasan arah dan pokok sasaran pembangunan jangka penjang daerah serta menjadi pijakan dan landasan bagi susunan rencana pembagunan lima tahunan maupun rencana pembanguan setiap tahunnya, kemudian RPJPD yang diusulkan hari ini sesui dengan Permendagri mo,or:  86 TAHUN 2017 tentang tata cara perencanaan pengedalian dan evaluasi pembagunan daerah, tata cara evaluasi Panperda tentang  RPJPD  dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD ,RPJMD, dan RKPD .

Baca juga:   Derby Manchester Lebih dari Sekedar Rivalitas

“Merngingat akan pentingya perda tentang RPJPD maka kami mengharapkan agar kiranya Ramperda tentang RPJPD Kotamobagu tahun 2005 – 2025 dapat dibahas dan disepekati bersama sebagai dasar acuan sebagai acuan pemerintah daerah sehingga dapat terwujud sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang kita harapkan bersama .” Pungkas Walikota Kotamobagu.

Usai sambutan Walikota Kotamobagu, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi  fraksi DPRD Kotamobagu  terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dan Ranperda tentan RPJPD tahun 2005 – 2025 oleh masing masing fraksi, yang  diawali dengan Fraksi PDI-Perjuangan, kemudian Fraksi  PAN, disusul  Fraksi  Gerakan Nurani  Indonesia  Raya Sejahtera, Fraksi Keadilan Kebagsaan , Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Golkar. Dalam pandangan umum fraksi kesemuanya menyatakan dan mendukung, selanjutnya untuk dibahas manmade Paraturan Daerah. (DIX).

 

Bagikan berita ini!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of