Vonny Panambunan Akhirnya Diperiksa Dalam Kasus Pmecah Ombak Minut, “Seriuskah Kejati”???

INewscrime.com РUpaya dari Masyarakat dan LSM yang terus melakukan demo akhirnya membuahkan hasil. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) yang mendalami kasus dugaan korupsi pemecah ombak di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara akhirnya memeriksa Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan (VAP), Kamis (21/12/2017).

Vonny diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang diduga merugikan keuangan Negara sekitar Rp 8,8 Miliar pada 2016 lalu.

“Hari ini ada pemeriksaan Bupati Minut sebagai saksi terkait perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan proyek Pemecah Ombak/Penimbunan pantai di Desa Likupang Minahasa Utara,” jelas Yoni Mallaka, Kepala Seksi Penerangan Hukun Kejati Sulut.

Ketua Gerindra Sulut ini diperiksa sejak pagi sekitar pukul 09.00 Wita oleh penyidik Kejati.

Di ketahui beberapa LSM Anti Korupsi di Sulut menduga bahwa aktor dan altris intelektual dari kasus pemecah ombak ini masih bebas berkeliaran. Bahkan mereka berangapan bahwa penahanan dari beberapa tersangka sebelumnya adalah upaya untuk mengkamuflasekan pelaku utama dari kasus ini. Karena menurut para pegiat anti korupsi banyak hal dari kesaksian saksi saksi sebelumnya sangatlah cukup. untuk menjerat dua nama. yaitu VP dan RP.

Baca juga:   "PRAY FOR OLLY"

Menarik memang jika menelisik dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus tersebut. Karena ada pengakuan dari beberapa kurir yang pernah mencairkan uang proyek tersebut mengaku bahwa Seumlah cek di serahkan pada keduanya (VP & RP).

Dengan diperiksanya Bupati Vonny Panambunan banyak pihak tentunya menunggu sejauh mana ketegasan pihak kejaksaan tinggi dan pengadilan dalam mendalami kasus ini. Dan ini tentunya menjadi PR bagi Kejati Sulut dan pengadilan untuk membuka dan membuktikan kepada masyarakat sejauh mana independensi mereka dalam kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daearah. Karena jika di ulik ulik lagi beberapa kasus yang melibatkan kepala daerah selalu ada saja celah untuk meloloskan mereka dari jerat hukum. Berbeda hasilnya jika perkaranya di tangani langsung oleh KPK. (Redaksi)

 

Bagikan berita ini!

avatar
  Subscribe  
Notify of