(TPPK) SAS : Menjalankan Payung Hukum Dan Ada Perpres Nomor 15 tahun 2010

-MA-Tudingan yang menyebut Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan (SAS) melakukan pembohongan publik soal jabatan sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Tomohon ditepis SAS.

SAS ketika dikonfirmasi soal tuduhan pembohongan publik, menjawab normatif.

“Saya menjalankan payung hukum. Ada Perpres Nomor 15 tahun 2010. Sangat jelas. Siapa yang mengangkangi Perpres, silahkan simak sendiri,” jawab SAS.

Soal tuduhan pembohongan publik, SAS menjawab singkat. “Lagu lama itu. Saya sudah sering jadi target informasi hoax.

Sementara itu Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Sulawesi Utara, Noldy Mangerongkonda saat dikonfirmasi mengatakan Berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bab IV Pasal 19 ayat 2
Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

“Dan pada Ayat 3 ; Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Maka dengan demikian kalau Walikota/Bupati menetapkan lain berarti sudah jelas melanggar Perpres,” tegas Mangerongkonda.

Soal tidak munculnya SK TKPK tahun 2020 padahal sudah di penghujung tahun, Mangerongkonda menyebut jika Pemkot Tomohon dalam hal ini Walikota Tomohon sudah melanggar hukum.

Baca juga:   SAS : Beri Bantuan Untuk Gereja Di HUT Ke-169 Gereja GMIM Imanuel Taratara

“Berarti SK 2019 itu cacat hukum karna melanggar Perpres dan permendagri,” tukas Mangerongkonda.

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments