Relawan Jokowi Tolak Penambahan 6 Wakil Menteri, Fokus Reformasi Birokrasi

Jakarta, Manadoaktual.com – Perhimpunan eks Relawan Jokowi menolak rencana penambahan sebanyak 6 wakil menteri yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Rencana penambahan wakil menteri tersebut tidak lebih penting ketimbang melakukan reformasi internal birokrasi kementerian dan lembaga negara secara sungguh-sungguh.

Foto dokumentasi: Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto Msi

“Kami menolak rencana adanya tambahan 6 wakil menteri dari yang sebelumnya sudah dilantik sebanyak 12 orang. Untuk apalagi ada tambahan wakil menteri. Rakyat saat ini lebih membutuhkan perubahan cepat di sektor birokrasi, ketimbang tambahan elit-elit birokrasi yang dikhawatirkan makin membuat panjangnya rantai birokrasi di kementerian,” tegas Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto MSi, Minggu (10/11/2019). Rumah Nawacita merupakan eks organ Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) yang terdaftar resmi di Tim Kampanye Nasional (TKN) #01 saat pilpres lalu.

Menurut Raya, Presiden Jokowi harus meninjau ulang dan mengurungkan rencana penambahan wakil menteri. Ia juga mengingatkan agar para pembisik dan elit di lingkaran kekuasaan istana tidak mengusulkan hal-hal yang tidak produktif kepada presiden. Tanpa alasan yang jelas, rakyat akan melihat penambahan 6 wakil menteri hanyalah cara untuk bagi-bagi kekuasaan semata.

Baca juga:   Walikota Kotamobagu Kembali Akan Terima Penghargaan Dari BKKBN

“Jangan semuanya dimaui oleh Presiden. Yang jelas, wacana tambahan 6 wakil menteri ini tak ada faedahnya. Ini akan menjadi sinyal kalau Presiden hanya bagi-bagi kekuasaan semata. Tolong jangan didengarin bisikan-bisikan itu. Hentikan wacana penambahan 6 menteri,” tegas Raya.

Raya menegaskan, hal yang ditunggu-tunggu oleh rakyat dan pelaku usaha saat ini adalah reformasi dan revolusi mental birokrasi pemerintahan, baik di jajaran pusat maupun di daerah, bukan menambah rantai dan cabang birokrasi yakni jabatan wakil menteri.

“Reformasi dan revolusi mental birokrasi, deregulasi dan akuntabilitas pemerintahan adalah harapan rakyat. Bagaimana agar birokrasi bermental pelayan bukan majikan. Bagaimana ada kepastian batas waktu pelayanan, tidak ada pungli dan pemerasan dalam pelayanan publik serta ada dukungan birokrasi dalam kegiatan usaha dan investasi. Jadi, bukan menambah jabatan wakil menteri,” tegas Raya.

Rumah Nawacita kata Raya banyak mendapat pengaduan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait perilaku birokrasi pemerintahan, utamanya instansi vertikal dan kementerian. Masyarakat masih dipimpong dalam melakukan pengurusan layanan publik bahkan ditekan oleh oknum birokrasi.

Baca juga:   Kecam Aksi Terorisme & Radikalisme, Jurnalis Sulut Aksi Damai di Titik O Manado

“Reformasi dan revolusi mental birokrasi belum diwujudkan. Padahal, ini adalah keniscayaan, sesuatu yang didambakan rakyat. Ini salah satu janji suci Nawacita yakni Negara Hadir,” tegas Raya.

Ia menambahkan, ketimbang menambah daftar wakil menteri, Presiden Jokowi seharusnya memperkuat keberadaan inspektorat jenderal (irjen) di seluruh kementerian dan lembaga negara. Rumah Nawacita meminta agar inspektorat jenderal bisa melakukan fungsi pengawasan yang kuat dan berwibawa terhadap jajaran birokrasi kementerian dan lembaga negara.

“Keberadaan inspektorat jenderal (Irjen) mestinya diperkuat dan makin bertaji. Irjen mestinya memegang kendali reformasi internal kementerian. Irjen harus diperkuat dan fungsinya menerima pengaduan rakyat yang dizolimi oknum birokrasi. Pengaduan rakyat jangan diendapkan begitu saja, namun harus ada batas waktu penanganan, agar rakyat tak menunggu tanpa kepastian. Jadi ketimbang menambah wakil menteri, lebih baik Pak Presiden memperkuat fungsi irjen di seluruh kementerian dan lembaga negara,” tegas Raya.Red

_Untuk konfirmasi, silahkan hubungi Raya Desmawanto di WA: 0813 7145 8445_

Bagikan berita ini!

avatar
  Subscribe  
Notify of