Pengawasan Netralitas ASN Dalam Kampanye Pilkada Tahun 2020

Manadoaktual.com, SULUT –  ASN harus menjaga marwah sebagai pelayan publik, tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan orang perorangan atau kelompok tertentu.Kegiatan Kepala Sekolah SMA, SMK, Dan SLB Se Sulawesi Utara ini diselenggarakan dalam rangka tatap muka Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herwyn Malonda, membawakan materi mengenai Pengawasan Netralitas ASN dalam Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (27/10/2020).

Dalam penyampaian materinya, Malonda menjelaskan terkait dengan Dasar Hukum Netralitas ASN, definisi Netralitas serta lingkup siapa saja yang dikategorikan sebagai ASN.

“ASN harus menjaga marwahnya karena mempunyai tanggung jawab sebagai pelayan publik. Lalu, sebagai pengayom masyarakat, ASN tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan orang perorangan ataupun kelompok tertentu.” Jelas Malonda.

“ASN dengan Kewenangan dan Kekuasaan yang melekat pada jabatannya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu pasangan calon dalam perhelatan pesta demokrasi ini.” Tambah Ketua Bawaslu Sulut.

Baca juga:   BAWASLU SULUT GELAR RAKOR EVALUASI REKRUITMEN PKD DAN PENGAWASAN SELEKSI PPK DI BOLMUT

Selanjutnya, Herwyn Malonda juga menjabarkan mengenai larangan keterlibatan ASN dalam kampanye yang termuat dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016.

“Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan ini akan memperhatikan setiap gerak langkah dari para ASN dalam seluruh tahapan, apakah netral atau tidak. Jika kedapatan melanggar asas netralitas akan diteruskan kasusnya ke Komisi ASN untuk mendapatkan rekomendasi

Terakhir, Malonda memberikan peringatan kepada para ASN bahwa pelanggaran terhadap Netralitas ASN dalam masa kampanye seperti yang termuat dalam pasal 71 ayat 1 berlaku ketentuan pidana bagi pejabat ASN yg membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon (pasal 188) terhadap pelanggar tersebut.

Malonda juga mengingatkan Kepala SMA SMK se Sulut untuk senantiasa bekerja seperti biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sulut, jangan menggunakan kewenangan dan program untuk kepentingan politik pemenangan Pilkada saat ini.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kadis Dikda, Kaban BKD dan pejabat struktural Dikda Sulut.

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating
Baca juga:   Bawaslu Sulut Deklarasi Anti Politik Uang, Hoax Dan Politisasi Sara

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments