Pemkab Minsel Dapat Raport Merah Dari Ombudsman

Pemkab Minsel Dapat Raport Merah Dari Ombudsman

Minsel, Manadoaktual.Com — Standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tahun 2020, kembali mendapatkan rapor Merah dari Ombudsman Indonesia perwakilan Sulawesi Utara.

Penilaian tersebut berasal dari 52 produk layanan yang dinilai, dan daerah selatan tanah minahasa ini mendapat skor 31,14 atau tidak memuaskan. Bahkan ada SKPD yang hanya mendapat poin 5.

Kepala Perwakilan Ombudsman Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Helda Terajoh menyampaikan, berdasarkan sembilan kategori penilaian diantaranya standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi mutu pelayanan, dan atribut, ada tiga rapor yang diberikan kepada kabupaten/kota tentang pelayanan publik suatu daerah.

“Kami datang sendiri ke Pemkab Minsel hari ini, dalam rangka menyerahkan hasil penilaian kepatuhan, Tentang Standar Pelayanan Publik,” kata Tirayoh, Selasa (25/2).

Dari sembilan kategori atau variabel itu, pihaknya memberikan rincian penilaian. Rapor Merah untuk nilai 0 sampai 50, Rapor Kuning untuk nilai 51 sampai 80, dan Rapor Hijau untuk nilai 81 sampai 100. “Dari penilaian itu kita menilai Kabupaten Minsel tahun 2020 terkait produk layanan, dan kita ambil 52 produk layanan dari 10 dinas,” terangnya.

Baca juga:   BUPATI CEP IRUP PERINGATAN HUT RI KE 72 DI RUTAN AMURANG

Diantaranya Discapilduk, Disnakertrans, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial.

“Dari 52 produk di 10 dinas itu pada tahun 2020, nilainya belum memuaskan. Karena hanya mencapai angka 31,14, atau kategori merah,” ungkapnya.

Dengan nilai itu Kabupaten Minsel mendapat Rapor Merah, atas kepatuhan dan standar pelayanan publik. “Sehingga hal itu kita sampaikan ke Pak Wakil Bupati Franky Donni Wongkar, SH. Selanjutnya akan menjadi komitmen pada tahun 2021 untuk ditingkatkan agar mendapat nilai yang baik keluar dari zona merah selama 9 tahun,” tandasnya.

Lanjut Tirajoh, pihaknya sangat menyayangkan kehadiran para pejabat sangat minim ditambah lagi  tak hadir Bupati dan Sekretaris Daerah dalam acara ini. Perlu diingat walaupun segudang penghargaan didapat pemerintah daerah, tapi hasil penilaian ombudsman berada pada “zona merah” semuanya sia-sia. Apresiasi diberikan kepada wakil bupati yang proaktif dalam kegiatan ini, “Ungkapnya

Sementara Wakil Bupati Franky Donni Wongkar, SH kepada awak media, semua apa yang dilaporkan ombudsman akan disampaikan kepada bupati untuk ditindaklanjuti bersama dengan seluruh pejabat. Sehingga harapan kedepan kita boleh meraih hasil yang baik. “Jelas FDW sapaan akrab Wabup

Baca juga:   Ini Yang Terjadi !!! Ketika Para Panglima Ikut Kontes LMI Idol

(Marsel)

Bagikan berita ini!

avatar
  Subscribe  
Notify of