Panwaslu Kotamobagu Umumkan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan Money Politik Pilkada Kotamobagu

KOTAMOBAGU. MA.- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Kotamobagu Menggelar Konferensi Pers dalam rangka menyampaikan hasil proses pemeriksaan perkara dugaan Money Politik atas temuan Panwas Kota Kotamobagu, dan hasil Opersi Tangkap Tangan (OTT) pihak Kepolisian Resort Bolaang Mongondow bertempat di Sentra Pelayanan Gakumdu Kantor Panwaslu Kota Kotamobagu.Rabu (20/6/2018).

Konferensi Pers ini dipimpin langsung oleh Ketua Panwaslu Kota Kotamobagu Musli Mokoginta, didampingi oleh Kapolres Bolaang Mongondow AKBP. Gani F Siahaan, dan Koordinator Divisi (Kordiv) SDM Panwaslu Kotamobagu, Adrian Herdi Dayou, serta para awak media .

Ketua Panwaslu Kota Kotamobagu Musli Mokoginta dalam Konferensi Persnya menyampaikan, dari hasil proses pemeriksaan atas perkara dugaan Money Politik (Politik Uang) temuan Panwas Kota Kotamobagu, dan Satgas Anti Money Politik Polres Bolmong

Pertama:  Temuan dari Panwas Kotamobagu, pada Minggu 10 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, TKP bertempat di Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur, terlapor lelaki bernama Halidun Tunggil dan Perempuan Trisnawati Pontoh, dengan barang bukti tidak ada.

Kedua: Temuan dari Panwas Kotamobagu Minggu tanggal 10 Juni 2018, pukul 22.30 WITA, bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu Kota Kotamobagu, dengan terlapor lelaki Fadly Tungkagi barang bukti tidak ada.

Ketiga: Selasa 12 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WITA. di Desa Bilalang 1Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, terlapor seorang perempuan bernama Badaria Mokoginta, dengan pelapor Abdul Karim Mangain.

Keempat: Senin tanggal 11 Juni sekitar jam 09.00 WITA di Desa Bilalang 1 Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu terlapor Badaria Mokoginta dengan Pelapor Judin Manangin.

Kelima: Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 12.20 WITA di Desa Bilalang 1 Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu terlapor Badaria Mokoginta dan Sukardi Mokoagow dangan pelapor Hariadi Manangin.

Baca juga:   Terkait Rendahnya Tingkat Kehadiran Para Wakil Rakyat Sulut, Tumbelaka Katakan Siap Jadi Sales Marketing Gedung DPRD Sulut

Keenam: Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar Pukul 06.00 bertempat di Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur Kotamobagu terlapor lelaki Dat Paputungan dan lelaki Maruan Mamonto hasil OTT Satgas Polres Bolaang Mongondow, dengan barang bukti (BB) 18 Lusin minuman soda, 9 helai kain sarung, 9 Amplop berisikan uang Rp 100.000. dan Beras 9 Kantong berisikan 5 kg / kantong.

Ketuju: Kamis 14 Juni 2018 di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara terlapor lelaki Samuel Pasambuna, hasil OTT Satgas Polres Bolaang Mongondow dengan barang bukti (BB) 18 Lusin minuman soda, 9 helai kain sarung, 10 Amplop berisi uang. Jumlah saksi yang sudah diperikasa sebanyak 25 Orang saksi, dengan saksi ahli yang dimintai keterangan, Dr Efendy Saragi SH,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti Jakarta.

Perkembangan hasil pemeriksaan, berdasarkan Pasal 187.A (1) (2) Undang-undang RI No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapanPeraturan Pemerintah penganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Yang berbunyi : setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilih, mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, dengan unsur-unsur.

a. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. berdasarkan.

Baca juga:   Terobosan Baru, MJP Laporkan Kinerja Selama Anggota DPRD Sulut

b. Unsur dengan sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah bahwa pelaku menghendaki perbuatannya, dan menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut.

c. Unsur Melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatannya tersebut, selain melanggar hukum objektif, juga bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hak orang lain, atau tidak dengan haknya sendiri.

d. Unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilih, mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Bahwa unsur ini merupakan merupakan unsur yang bersifat altematif, artinya bahwa salah satu saja unsur tersebut dipenuhi, maka terpenuhilah unsur ini.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan, bahwa perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilih dengan cara tetentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, tidak memilih calon tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 187.A (1) (2) Undang-undang RI No. 10 tahun 2016. tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang No.1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Baca juga:   Wenny Lumentut : Penggantian Ketua DPD Adalah Keputusan Sepenuhnya DPP, Bukan Musyawarah Daerah

Dengan pertimbangan bahwa perbuatan Ir. Tatong Bara, yang merupakan Calon Walikota Kotamobagu, yang memberikan atau membagi bagikan bingkisan Hari raya Idul Fitri kepada warga kaum duafa / yang membutuhkan untuk keperluan Hari raya Idul fitri, melalui Perempuan Trisnawati Pontoh, lelaki Fadly  Tungkagi, Perempuan Badaria Mokoginta, lelaki Samuel Pasambuna, serta lelaki Dat Papuntungan,  dimana pembagian atau pemberian bingkisan tersebut merupakan perbuatan rutinitas yang dilakukan setiap Hari raya Idul Fitri.

Dan dalam pembagian bingkisan tersebut tidak ada ditemukan kata kata / kalimat kalimat ajakan agar memilih calon tertentu dalam pemilukada, serta tidak mencantumkan nomor urut peserta ataupun identitas Pasangan Calon tertentu, sehingga jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.” Ungkap Ketua Panwaslu Kotamobagu Musli Mokoginta dalam Konferensi Pers terkait hasil pemeriksaan temuan Panwas Kotamobagu dan hasil tangkapan OTT dari pihak Polres Bolaang Mongondow.

Lanjutnya, kami hanya berpatokan di pasal 73 dan pasal 187 seperti yang sudah dibacakan, dan kami sangat mengahargai serta mengapresiasi kinerja pihak Polres Bolaang Mongondow. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, baik pelapor dan terlapor, unsur pasal ini tidak terpenuhi, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa ini tidak ada unsur Pidanaya. “ Pungkas Musli Mokoginta.   (DIX).

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments