Foto (ist) : Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Fisip Unsrat
MANADOAKTUAL.COM— Pilkada serentak Tahun 2020 telah usai pelaksanaanya. Khusus Kabupaten Sulawesi Utara ada 7 Kabupaten Kota dan Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.
Patut disyukuri walau dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 namun pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lancar.
Sayangnya, harapan agar Pilkada kali ini bebas dari money politik atau politik uang ibarat kata pepatah mengatakan jauh panggang dari api.
Betapa tidak, walaupun sulit untuk dibuktikan politik uang masih saja terjadi walaupun pembuktiannya sebagian besar hanya tersiar dari mulut ke mulut kalaupun ada yang bisa dilihat secara langsung, pemberiannya dikemas sedemikian mungkin hingga sangat sulit untuk membuktikan bahwa itu adalah iming iming untuk memilih paslon tertentu.
Berkaitan dengan fenomena ini, Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Fisip Unsrat mengatakan politik uang akan berakhir jika semua calon kepala daerah punya moral yang baik.
Menurutnya, cara mengatasi politik uang tidak cukup jika hanya lewat UU (undang undang). Sebab selama ini UU sudah berepa kali diperbaiki untuk mengagatasi dan mencegah politik uang. Namun semakin sempurna UU itu tetap saja ada celah yang dilakukan para pelaku utk memanfatkannya.
“Cara yang paling baik mengatasi politik uang adalah jika masing masing calon yang diusung parpol itu memiliki moral yang baik. Sebab politik uang selalu terjadi disebakan kendala moral.,”ujar putra Malola Minsel ini.
Ditambahkannya, Jika masing masing calon disiplin pada moralitas maka tidak mungkin akan ada praktek politik uang baik di Pilkada maupun pemilu. Selama ini kerap yang disalahkan atau dijadikan tumbal atas perbuatan politik uang adalah masyarakat. Padahal bagi saya penyebab politik uang bukan masyarakat. Masyarakat hanyalah korban dari keterbatasan moral itu. Politik uang tidak mengalir dari masyarakat tapi datang dari calon.
Yang mencurahkan politik uang itu adalah calon bukan masyarakat. Politik uang itu tindakan menghalalkan segala cara untuk berebut kekuasaan. Jika semua calon berkomitmen tidak akan menghalalkan segala cara untuk menang maka tidak mungkin akan ada politik uang lagi. Jadi kunci untuk mengatasi poltik uang itu tidak cukup jika hanya memperketat aturan atau mendewasakan masyarakat pemilih. Kuncinya ada pada masung masing calon. Tentu tanggungjawab ini ada di tangan parpol sebab sebagian calon diusung oleh parpol. Parpol jangan hanya berkepentingan bagiamana parpol Menag di pilkada. Tapi parpol juga harus berkepentingan utk mengusung Calon calon yang berkarakter dan berbudi pekerti yang baik. “Calon yang terbiasa menyogok pemilih pada saat Pilkada, maka potensi untuk melakukan tindakan yang sama saat berkuasa akan terjadi lagi,”tegas Liando.
Saat ditanyakan peran Bawaslu dalam hal ini dengan bijak Ferry Liando mengatakan bahwa selama ini Bawaslu bekerja atas dasar UU. “Mereka tidak akan bertindak tentang apa yang tidak diatur dalam UU,”tandas Liando.
(Robby Kumaat Mononimbar)
