Legislator Sulut Desak Pemberlakuan PP 18, Tumbelaka Peringatkan Pemprov

iNewscrime.com, Deprov Sulut – Kenaikan tunjangan dan fasilitas, ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) PP 18 tentang yang mengatur Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD nampaknya sangat ingin di nikmati oleh para legislator gedung cengkih.

Hal tersebut diatas di katakan oleh Nya pada media via WhatsApp seperti yang di kutip media ini dari Cybersulutdaily.com.

“Terkait pemberitaan adanya Wakil Rakyat yang ingin secepatnya dijabat PP nomor 18 tahun 2017 diberlakukan September ini, tentunya tanda tanya besar serta ada kesan” kebelet “alias sudah tak tahan lagi,” kata Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka via ¬†WhatsApp pada awak media, Senin (11/9/2017).

Menurut Taufik, pemberlakuan Perda ini harus dikaji lebih dalam karena bisa berdampak negatif kedepan nanti.

“Jika menentukan hal tersebut karena unsur tergesa-gesa dan maka besaran angkanya tidak sesuai, maka dibelakang hari Pergub akan menjadi sorotan publik,” kata Taufik.

Dikatakan oleh Taufik, Pemerintah Provinsi Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, diharapkan melakukan langkah proaktif dan antisipatif sebagai upaya mengedepankan kehati-hatian karena nanti akan ditangani belanja rutin daerah melalui APBD.

Baca juga:   Pelantikan Walikota & Walikota Kotamobagu Terpilih Tanggal 20 Desember 2018

“Unsur kehati-hatian ini wajib dikedepankan agar prinsip kewajaran dan faktor kemampuan keuangan daerah mendapat pertimbangan khusus,” tukas Taufik, sembari umum agar semua pihak yang terkait dengan Perda PP 18 untuk bisa menahan diri.

“Untuk itu diharapkan semua pihak khusus khusus para Wakil Rakyat dapat memahaminya dan ini sebagai bagian dari menunjukkan sikap peka terhadap hal tersebut,” pungkas Putra dari Gubernur pertama Sulut, FJ Tumbelaka ini.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu agar agar Perda PP 18 harus segera diberlakukan September ini.

“PP 18 mengamanatkan sesuai ketentuan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan pada Juni lalu, jadi kalau ditetapkan Agustus maka harus segera diberlakukan,” kata Wakil Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) kepada wartawan, Senin (11/9/2017).

“Namun karena Agustus belum ditata, maka kami berharap September ini PP 18 sudah diberlakukan,” sambungnya.

Sebelum dikatakan Politisi Golkar ini, tidak ada alasan lagi dari pemerintah provinsi dalam memberlakukan Perda tersebut, nantikan Peraturan Gubernur (Pergub).

Baca juga:   350 Anak Anak Rayakan Natal Bersama DPRD Sulut & Forward

“Pergub sudah, tidak ada alasan karena Perda ini ditetapkan harus segera diberlakukan. APBD-P tidak ada yang sesuai dengan peraturan Perda ini. Kalau ketentuannya belum dibayar pada bulan September ini, bisa saja di bayar tapi harus rapel, dan memang harus dianggarkan dalam APBD-P itu empat (4) bulanengan sampai Agustus nanti, “pungkasnya. (RDS)

 

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments