Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah 18-19 Maret 2019

Wali Kota Tomohon Jimmy.F.Eman.SE.Ak melalui Kadis Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Ir.Ervinz Liuw MSi bersama Kabid Layanan Informasi Publik Hubungan Media dan Statistik Diskominfo Ingrid J.F.Palit SPt, MM serta Kasubag Pemberitaan dan Publikasi Djufry Rorong S.Sos, menghadiri Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah 18-19 Maret 2019,di Ballroom Eboni, Gammara Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar

Saat membuka kegiatan tersebut, Bahtiar menekankan bahwa Rakor ini digelar untuk melihat dan mengevaluasi apa yang dilakukan Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik di dinas masing-masing pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Rakor ini bukan hal baru.Prinsipnya kegiatan koordinasi sebenarnya melihat dan mengevaluasi, mengecek kembali apa yang sudah dilakukan, sejauh mana yang dilakukan, mungkin ada hal-hal positif yang sudah kita lakukan, bisa jadi ada juga  yang belum kita lakukan karena di Era keterbukaan informasi, yang tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)”, Kata Bahtiar.

Baca juga:   Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Tomohon

Lanjut dia, hingga 18 Maret 2019 tercatat 34 Pemerintah Provinsi semua sudah membentuk PPID, 462 Pemerintah Kabupaten dan Kota sudah membentuk PPID, sementara 52 Pemerintah Kabupaten dan Kota masih belum membentuk PPID.

“Hal ini akan menjadi perhatian dan ditargetkan tahun 2019 akan diselesaikan sehingga seluruhnya memiliki PPID masing-masing dan dalam perkembangannya, per hari ini 18 maret 2019, 34 provinsi sudah ada PPID nya, 462 kabupaten/kota sudah ada PPID nya, tapi masih ada 52 kabupaten/kota yang belum membentuk unit yang mengelola PPID. Tahun ini kalau bisa kita selesaikan karena ini menyangkut  salah satu indikator performa pemerintahan,” tegas Bahtiar.

Untuk diketahui, rakor Regional II ini digelar untuk wilayah Regional II yang mencakup Sulawesi, Papua, dan Maluku. Rakor Regional I sebelumnya telah digelar di Jakarta, sementara Rakor Regional III akan digelar di Padang, pada Bulan Juli 2019 mendatang, dan untuk peserta berjumlah 166 orang yang merupakan Para Pejabat Pengelola Informasi, Data dan Dokumentasi (PPID) dan Pengelola Pengaduan Masyarakat dari Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua serta Pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Penerangan.

Baca juga:   Bolang, Buka Kegiatan Pelatihan BPP Kendari Kementerian Tenaga Kerja RI.

Dalam kesempatan yang sama, Bahtiar juga mengajak seluruh peserta untuk mensukseskan Pemilu 2019, mencegah penyebaran hoaks serta turut berdoa bersama dan mengheningkan cipta untuk sejumlah bencana yang belakangan terjadi di Indonesia seperti banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua, gempa di Lombok, termasuk tragedi kemanusiaan penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru.

Para peserta rakor dibekali para narasumber dari Kemendagri, yakni Kemkominfo & Komisi Informasi, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik.

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments