Komite I DPR-RI Terima Audensi FORKOMNAS-DOB

Benny Rhamdani:  Ini Adalah Hak Konstitusional Warga Yang Harus Diakomodir Oleh Pemerintah 

JAKARTA. MA.- Perwakilan dari Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonom Baru (FORKOMNAS DOB) menggelar aksi di depan Gedung DPR-RI Jakarta untuk  mendesak Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang desain besar otonomi daerah yang didalamnya termasuk pemekaran daerah.

Aksi damai ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonomi Baru (FORKOMNAS-DOB)  Sehan Salim Landjar, yang turut dihadiri oleh perwakilan dari 173 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) se- Indonesia. Senin (24/9/2018).

“Hadirnya kami dari Forkomnas DOB disini sebagai dukungan moril dan politik kepada Komite I DPD- RI yang hingga saat ini terus berjuangan bersama kami untuk memperjuangkan 173 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang didalamnya terdapat 40 juta penduduk. Kami tidak meragukan DPD RI. Lahirnya Forkomnas pun tidak terlepas dari DPD RI, DPD imam kami, kami ma’mum dalam perjuangan pemekaran daerah.” Tegas Sehan Salim Landjar,  yang juga Bupati Bolaang Mongondouw Timur (Boltim).

Baca juga:   Mendaftar Sebagai Calon Wakil Walikota Kota Kotamobagu, Razky Mokodompit : "Kalau Allah Izinkan Saya Siap Lahir Batin"

Sehan Salim Landjar  juga meminta Komite I DPD RI memanggil kembali Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Rapat Kerja terkait soal alasan pemerintah tak kunjung menerbitkan PP tentang Pemekaran Daerah.

“Kami sudah bosan dengan Mendagri. Alasan terbatasnya keuangan tidak bisa kami terima. Kmi juga sudah seringkali mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR-RI, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian terkait dan Wantimpres. Namun sejauh ini hanya DPR RI dan Wantimpres yang selalu merespon surat Forkomnas DOB. “ Ungkap Ketua FORKOMNAS –DOB Sehan Salim Landjar.

Kesempatan ini Sehan meminta Pemerintah untuk memperhatikan usulan pemekaran daerah agar tidak berdampak kepada kinerja pemerintah. Untuk itu sebaikanya pemerintah memperhatikan Aspirasi kami dari daerah.

“Ini tahun politik, jangan kaitkan dengan Pilpres 2019, kami hanya ingin mekar, bukan makar, maka sebaiknya pemerintah memperhatikan aspirasi kami dari daerah.  Aksi kali ini diikuti oleh 1600 orang pengurus Forkomnas DOB dari seluruh Indonesia. semua pengurus Forkomnas DOB sepakat mendesak pemerintah segera mengeluarkan payung hukum pemekaran daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah.”

Baca juga:   Pimpin Raker Tuange ingatkan Pembayaran Kewajiban Pemkab

Lanjutnya, “Kami ingin mengajak anggota DPD ikut kami menghadap Presiden”, ujar Sehan yang diiringi tepuk tangan dan suara gemuruh anggota FORKOMNAS-DOB yang hadir.

Dalam aksi ini juga Ketua bersama unsur FORKOMNAS –DOB beserta anggota yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar Audiensi  dengan DPD-RI yang diterima oleh  Ketua Komite I DPD-RI Benny Rhamdani.

Disela sela aksi Benny Rhamdani mengatakan Aksi ini merupakan hal yang positif sebab ini adalah hak konstitusional yang harus diakomodir oleh pemerintah demi mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.

“Aksi masa dari FORKOMNAS –DOB ini adalah hal yang positif, sebab pemekaran daerah itu adalah hak konstitusional warga yang harus diakomodir oleh pemerintah demi mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.” Tegas Benny Rhamdani.  (DIX).

Bagikan berita ini!

avatar
  Subscribe  
Notify of