Komite 1 DPD-RI Kunker Ke Desa Tanoyan Bersatu

Benny Rhamdani:  Rakyat Tidak Bisa Disebut Sebagai Penambang Liar

BOLMONG, MA.- Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Benny Rhamdani  (BRANI) memimpin langsung  Kunjugan Kerja (Kunker) dan Advokasi  Masyarakat Penambang Tradisional  di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Kamis (7/2/2019).

Dalam Kunjugan ini Ketua Komite 1 DPD-RI Benny Rhamdani bersama empat Senator lainnya yaitu, Wakil Ketua Komite 1 DPD-RI  Fahcrul Razi, M.IP. Senator asal ACE,  Senator asal Jawa Timur, Guston  dan Senator asal Kalimantan Timur (Kaltim) Drs. Mohammad Idris ,  turut dihadiri oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara bersama staf, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bolaaang Mongondow , Camat  Lolayan, Sangadi (Kepala Desa) Tanoyan serta ribuan warga penambang tradisional yang ada di Desa Tanoyan bersatu dan sekitarnya.

Ketua Komite 1 DPR-RI.  Benny Rhmadani  dalam sambutannya menyampaikan, kedatangan Komite 1 DPR-RI menemui masyarakat penambang tradisional  yang ada di Tanoyan bersatu  dan sekitarnya,  guna menindaklanjuti laporan masyarakat maupun pemberitaan dari berbagai media terkait berbagai permasaalahan, mulai dari penganiayaan fisik oleh oknum aparat penegak hukum terhadap rakyat yang melakukan penambangan emas secara tradisional , serta warga masyarakat yang mengantungkan hidupnya sebagai penambang emas untuk menghidupkan serta menyekolahkan anak cucu mereka di cap sebagai penambang liar.

Baca juga:   Duel sajam, dua warga Tompasobaru sekarat

“Ingat warga penambang emas tradisional  yang ada,  tidak bisa dikatakan sebagai pemambang liar. Pemerintah harus hadir , mulai dari pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, harus mencarikan solusi sesuai dengan perundang undangan yang ada.” Ujar Benny Rhamdani.

Dijelaskannya juga dalam undang undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) ada tiga jenis ijin yang bisa dijadikan solusi  diantaranya,  Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Ijin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Untuk itu Benny  Rhamdani mengajak masyarakat penambang Tradisonal yang ada di Bolaang Mongondow Raya (BMR) untuk menggunakan akses ini, agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil kandungan emas yang ada di perut Bumi Tanoyan dan wilayah Bolaang Mongondow Raya pada umumnya.

“Silakan warga masyarakat para penambang emas tradisional untuk menggunakan akses  yang ada sesuai dengan undang-undang dan mengusulkan  menjadikan wilayah pertambangan tradisional yang ada, untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan  rakyat. “ Ungkap Benny Rhamdani.

Dalam kesempatan ini juga Komite 1 DPD-RI dan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara membuka ruang tanya jawab dengan para warga penambang tradisional yang ada di Tanoyan bersatu dan sekitaranya.  (DIX).

Baca juga:   Legislator Papua Belajar Toleransi Ke Deprov Sulut

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments