Komisi II DPRD Provinsi Sulut Hearing Dinas Kehutanan

Sulut, Manadoaktual.com  – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)  Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  bersama Dinas Kehutanan Sulut.

Rapat  di pimpin langsung oleh Ketua Komisi II Cindy Wurangian dan didampingi Wakil Ketua Kristo Ivan Ferno Lumentut , Sekertaris Jein Rende dan 7 Anggota di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (15/1/2020).

Luas kawasan hutan diperkirakan kurang lebih 764.739 hektar. Dengan luas yang cukup signifikan, bumi nyiur melambai diperkiraan masuk dalam bagian paru-paru Indonesia. Hal ini dinilai dapat menguntungkan berbagai pihak.

Dalam pertemuaan, Rondonuwu menjelaskan adanya kerusakan hutan yang semakin kritis, dalam penjelasan SK Kementrian ada beberapa kabupaten yang rawan akan bencana alam.

“Jangan sampai terjadi lagi bencana alam yang luar biasa dan akan memakan korban, karena yang pasti masyarakat akan menyalakan alam”, ucap Saron.

Menanggapi akan hal ini, Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Daerah Drs.Marhaen Royke Tumiwa mengatakan sudah melakukan sosialisasi bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). “Lokasi bencana di beberapa titik yakni Kabupaten Minahasa tondano terutama aliran sungai di tondano, pihak Dinas Kehutanan Daerah sudah melakukan sosialisasi bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Kabupaten Minahasa Utara desa talawaan yang ada di Kuil, dan Kabupaten Minahasa Selatan Desa Ranoyapo, ini yang menjadi rawan bencana banjir, kami sudah melakukan sosialisasi dan ini akan di rehabilitasi lewat BPDAS,” ungkap Tumiwa.

Baca juga:   Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Memperingati HUT Ke 56 Provinsi Sulawesi Utara

Pada kesempatan yang sama, James Tuuk mempertanyakan pengelolaan hutan, terutama titik di mana hutan yang masih belum tersentuh oleh manusia (hutan perawan).

“Pertanyaaan di mana hutan di Sulut yang masih perawan,” ujar Anggota Komisi II DPRD Sulut dalam hearing dengan Dinas Kehutanan Sulut.

“Menurut pemahaman saya salah satu indikasi hutan perawan, bagaimana bawah pohon belum ada gulma, kalau pakai satelit maka ini masih kategori hutan perawan. Misalnya di Dumoga Kabupaten Bolmong ada batas di mana hutan produktif dan di mana ada hutan perawan dilihat lewat titik koordinat,” ungkap salah satu PoIitisi PDIP.

Ditambahkannya juga, Dinas Kehutanan Provinsi Sulut telah disiapkan dana yang cukup besar untuk melestarikan hutan yang ada di Sulut. “Dinas kehutanan kan telah digolontarkan dana yang besar. Jadi untuk alokasi anggaran untuk hutan perawan sudah sampai pada tahap mana,” tutup Tuuk.

Roy Tumiwa pun menanggapi bahwa untuk mengidentifikasi hutan perawan harus lewat dront cek. “Untuk melihat apakah masih ada hutan perawan yang di Sulut harus lewat dront cek,” tutup Tumiwa.

Baca juga:   Melky Pangemanan : Harap SMA Negeri 2 Bitung Boleh Jadi Teladan

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments