Kadis PPPA, Karinda : Syarat Kota Layak Anak

-MANADOAKTUAL.COM-Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir. H.V Lolowang, M.Sc membuka sekaligus memimpin Rapat Monitoring Evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Tomohon yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Sekretariat Daerah Kota Tomohon, Kamis (14 Februai 2019).

Mewakili Walikota Tomohon Jimmy Eman, SE Lolowang membawakan sambutanya mengatakan, sangat berharap agar dapat memasukkan kelengkapan berkas administrasi (KLA) dari masing-masing Perangkat Daerah.

Seperti dikatakan Ketua Gugus Tugas Layak Anak terkait hasil evaluasi tindak lanjut dari Perangkat Daerah mengenai kelengkapan berkas tersebut, Terang Lolowang.

Lolowang, menegaskan apabila ada Perangkat Daerah yang kurang serius, segera laporkan ke saya dan akan diberi surat teguran.

Ketua Gugus Tugas Ir. Ervinz D.H Liuw, M.Si sangat berharap masing-masing Perangkat Daerah terkait segera melengkapi catatan-catatan yang diberikan, apabila sudah ada, langsung dimasukkan.

Lanjutnya, masing-masing Perangkat Daerah diminta untuk menyiapkan satu orang yang akan fokus untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi persiapan Kota Layak Anak, Ungkapnya.

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Tomohon dr. Olga M. Karinda, MKes mengatakan, setiap OPD diminta membuat inovasi-inovasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran anak. Dalam waktu dekat ini, PPPA akan mengadakan pelatihan pengasuhan hak diperuntukkan bagi setiap Perangkat Daerah.

Baca juga:   Kel. Santoso-Eman (Gebi Eman) Beri Bantuan Ke Panti Asuhan Nazaret

Adapun kriteria Kota layak Anak menurut peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI nomor 13 Tahun 2011 yakni indikator Kabupaten Kota Layak Anak, Yaitu :

1. adanya peraturan perundan-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.

2. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.

3. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum anak dan kelompok anak lainnya.

4. tersedianya sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan,program dan kegiatan.

5. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.

6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

7. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

8 presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akte Kelahiran.

9 tersedia fasilitas informasi layak anak.

Turut hadiri dalam kegiatan Asisten Kesejahteraan Rakyat Drs. O.D.S Mandagi.

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating
Baca juga:   Konvensi Hak Anak Kota Tomohon

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments