Kabag Humas John Kapoh : Ikut Rakornas Kehumasan Dan Hukum

-MAMADOAKTUAL.COM-Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Tomohon John Kapoh, MSi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dan Hukum Tahun 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (11 Februari 19)

Rakornas ini di buka oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.

“Kegiatan rapat ini dihadiri 514 Humas dan 34 Biro Humas ditingkat Provinsi”

Pada kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien serta taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya otonomi daerah harus memperhatikan faktor kepentingan umum, memperbaiki hirarki serta konteks demokrasi, mengembangkan komunikasi dengan seluruh jajaran stakeholder dan menyampaikan laporan secara tertulis, Jelasnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga menjelaskan strategi penanganan konten internet, negatif fitnah dan hoaks. Dalam menghadapi salah satu ancaman terbesar di Indonesia yaitu penyebaran konten negatif melalui internet, Oleh karena itu Semua Stakeholders (penerintah, komunitas, private sektor dll) membuat berbagai program untuk menggunakan internet secara bijak, Serta pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan Indonesia untuk meminimalisir penyebaran konten negatif terkait pemilu dengan peningkatan manajemen konten dan literasi digital.

Baca juga:   Pandeirot : Gunanya Sistem Aplikasi CAT (Citizen Assurance Tomohon)

Ketua KPU RI Arief Budiman mngatakan partisipasi masyarakat, pemerintah, daerah dalam pelaksanaan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019. Bawaslu RI Abhan mengingatkan netralitas Aparatur Sipil dan penyelenggara pemilu. diadakan untuk memantapkan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019, melalui penyebaran informasi yang sejuk kepada masyarakat, Karena Humas dan Hukum di pemerintah daerah dan pusat wajib membantu penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan.

Menegaskan peran humas yang ada di jajaran Kementerian khususnya Kemendagri untuk menjadi perpanjangan tangan dari pencapaian pemerintah, tanpa memandang siapa presidenya. Humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah, siapapun presiden siapapun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah.

“Mereka juga diharapkan menetralisir dan meluruskan isu-isu simpang siur yang pasti akan berseliweran selama pra hingga penyelenggaraan Pemilu”

Humas mensosialisasikan tahapan Pemilu dan terus berinovasi untuk membuat konten menarik yang mengajak keikutsertaan masyarakat wajib pilih dalam pemilu, sehingga pada tanggal 17 April 2019 masyarakat berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara.Dengan tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 nanti, tentu akan membuat yang terpilih memiliki legitimasi.

Baca juga:   Open Tuenamen Kajati Sulut Di Saksikan Walikota Eman

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments