Jems Tuuk : Draft Ranperda Pertambangan Dan Mineral, Belum Ada Satupun Yang Mengatur Hak Rakyat

Deprovsulut, INewscrime.com -Setelah sempat tertunda, Pembahasan ranperda pertambangan dan mineral kembali di lanjutkan hari ini di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut Selasa,20-3-2018.

Ada hal menarik terungkap dalam pembahasan tersebut ketika anggota Pansus Jems Tuuk mengungkapkan bahwa Ranperda Pertambangan dan Mineral Sulut belum mengatur hak-hak rakyat.
“Saya sudah membaca seluruh draft Ranperda dan tidak ada 1 ayatpun yang mengatur tentang hak rakyat atas ekploitasi pertambangan di Sulut. Setiap pertambangan di Sulut, rakyat Sulut harus memiliki sekian persen saham. Berkaca dari perusahaan tambang freeport, rakyat Papua kebagian 7% dan negara 51% itu yang benar. Itu baru daerah ini bisa maju,” tegas Tuuk.

Selain masalah hak, masalah dampak lingkungan terhadap rakyat juga dipertanyakan legislator yang dikenal tegas dan vocal ini.
“Juga harus ada payung hukum tentang dampak atau efek lingkungan terhadap rakyat di sekitar wilayah perusahaan tambang. Jangan sampai kasus seperti tambang yang habis mengeruk hasil alam kemudian meninggalkan kerusakan lingkungan terhadap masyarakat atau rakyat sekitar,” lanjutnya.

Baca juga:   Rapat Paripurna Tutup Buka Sidang  Tahun 2020  Penyampaian AKD Dewan  Dan Laporan Pelaksanaan Reses 1

Dilain sisi, Kadis ESDM Sulut menjelaskan, masalah hak rakyat manakala izin akan diterbitkan nanti tetap akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota terkait tata ruang.
“Misalnya dalam proses pertambangan akan ada proses pembebasan lahan. Memang masalah rakyat belum diatur dalam Ranperda ini. Masalah lingkungan hidup, prinsip pertambangan di semua aturan tambang harus memenuhi empat aspek. Dan pemilik izin harus mengikuti empat aspek yakni administratif, ekonomis, ekologis dan sosiologis,” akunya.

Menyikapi hal tersebut, akademisi dan pakar hukum Unsrat yang tergabung dalam tim akademis penyusun Ranperda Pertambangan dan Mineral Dr. Dani Pinansang dalam rapat menjelaskan, jika dimungkinkan dalam Ranperda akan mengatur keuntungan rakyat Sulut dalam perda pertambangan dan mineral.
“Dan semua itu dalam aspek hukum sangat dimubgkinkan yang bisa diatur dalam pasal per pasal. Kita jangan hanya mengusulkan terkait provit tetapi juga dampak bagi rakyat,” tutupnya
“Punya saham di perusahaan yang beroperasi di daerah ini?,Jangan cuma royalti, yang kita butuh deviden,” tegas Tuuk.

Menurut Tuuk yang juga anggota Komisi I ini, hak saham rakyat ini diperlukan, jangan hanya menyisakan persoalan.
“Banyak contoh, perusahaan angkat kaki namun kemudian menyisahkan persoalan perusahaan yang ditangani perintah daerah dan rakyat,” beber Tuuk.

Baca juga:   Walikota Kotamobagu Mencanangkan Kampung KB Desa Tabang

Diketahui, legislator PDIP dapil Bolmong ini terkenal sangat konsen memperjuangkan hak rakyat. Khususnya masyarakat yang tinggal di lingkar tambang dan wilayah pertanian. Dalam satu kesempatan ketika wawancara eksklusif dengan INewscrime.com kakak kandung dari wakil Bupati Bolmong ini menegaskan prinsip dasar dari sebuah investasi adalah menyejahterakan rakyat.
“Namun sangat disayangkan. Dari sekian banyak investasi yang masuk ke daerah ini. Hampir hampir tidak ada investasi yang benar benar memberi manfaat bagi rakyat, “ungkap Tuuk pada INewscrime.com.

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments