Ini Yang “MMS” Sebenarnya Harus Lakukan Menurut “HJ”

Foto : Hendra Jacob

INewscrime. com- Manado- Terkait kasus mantan bupati bolmong MMS,  menurut Hendra Jacob perintah penahanan tersebut tidak mutlak, asalkan perkara, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada media ini,  Via Whatsapp HJ mengatakan Jaksa Penuntut umum tidak dapat segera mengeksekusi terdakwa sesuai amar putusan pengadilan.

Lanjut dirinya mengatakan kalau putusan tingkat pertama itu dijadikan dasar hukum untuk melakukan pnahanan terdakwa, maka perintah penahanan itu menjadi melanggar hukum.

Mengapa saya katakan melanggar hukum? Sebab kewenangan hakim tingkat pertama menahan terdakwa sudah tidak ada lagi, artinya tidak diatur dalam KUHAP, ” tukas HJ

Pertanyaannya menurut Jacob, Kalaupun hal itu dibenarkan, lalu sampai berapa lama lagi masa penahanan itu dilaksanakan terdakwa.

Menurutnya Untuk menghindari polemik Pasal 197 dan Pasal 193 KUHAP tersebut, sebaiknya sebelum diucapkan putusan hakim, terlebih dahulu majelis hakim tingkat pertama membacakan penetapan penahanan terdakwa, baru kemudian majelis hakim membacakan vonis.

“perintah penahanan dalam amar putusan hakim mutlak dicantumkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Itu sudah dilakukan dan buktinya MMS sudah di eksekusi ke rutan malemdeng.

Baca juga:   Rafiqa: Pengawasan Terhadap Anak Dibawah Umur Lebih Ditingkatkan

Namun karena moha selaku terdakwa  masih melakukan upaya hukum banding, maka konsekuensi logisnya penahanan yang dilakukan  terhadap terdakwa menjadi “batal demi hukum”. Sambil menunggu keptusan inchrah atau tetap, “imbuhnya.

” Itulah yang menjadi yang dasar sehingga saya membenarkan langkah kepala rutan kelas II A Manado Achmad Fikri melepaskan mantan bupati Bolmong MMS dari rutan malemdeng. Menurut saya itu sah dan merupakan langkah yang benar sebab jika tidak ka rutan bisa di tuntut.

Dibagian akhir HJ mengatakan hal yang sebenarnya harus dilakukan MMS adalah taat azas dan aturan.

“Memang banyak celah hukum yang bisa di pakai sebagai pembenaran atas bebasnya beliau keluar masuk rutan, tapi pada hakekatnya beliau adalah warga negara yang sedang menanti putusan hukum banding dan pada hakekatnya beliau juga harus tetap menghormati putusan hukum yang pertama sambil menunggu putusan Hukum yang tetap, kalau itu beliau lakukan secara tidak langsung beliau sudah membantu menjaga wibawa hukum di mata masyarakat. Sehingga tidak ada lagi anggapan masyarakat yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah tumpul keatas, “pungkas HJ.

Baca juga:   Hukum Tua Mangkit, Laporan Kami Bukan Hoax Kami Punya Bukti!

Untuk diketahui, pada Rabu (19/7/2017) lalu MMS dijatuhkan hukuman 5 tahun kurungan oleh majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tidpikor) Manado.

Selain itu Hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,250 milliar. Jika tidak dibayarkan, diganti dengan hukuman 2 tahun penjara. (Robby)

 

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments