Hearing Dengan Komisi III Deprov Sulut, Lidya Wantania Ungkap Kuota Taxol Sulut Sebanyak 977

Foto : Suasana.Hearing Komisi III Dan Dishub Provinsi Sulut

INewsCrime.Com, Manado- Rancangan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan segera di tanda tangani.

Hal ini disampaikan Kadis perhubungan Provinsi Sulut yang baru Lidy Wantania saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut Selasa (27/2/2018).

Dalam penyampaiannya Wantania mengatakan bahwa rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan segera di tanda tangani. Dan berdasarkan perhitungan Dishub Sulut Provinsi Sulut hanya mendapatkan kuota sebanyak 977.
“Berdasarkan rumus perhitungan yang kamu gunakan sulut hanya mendapatkan kuota sebanyak 977 unit Taxi On Line,”ujar Kadis baru yang menggantikan Joy Oroh ini.

Dijelasakan oleh Linda Wantania pada Komisi II yang menanyakan draft dari Pergub tersebut pergub ini belum ditanda tangani.
” Pergub ini belum di tanda tangani oleh Gubernur, namun dalam draft yang kami buat, total kuota untuk Provinsi Sulut sebanyak 977 taxi online,”tukas Kadis berparas cantik ini.

Lanjut disampaikan dalam.draft yang mereka rencanakan kuota taxi online akan dibagi pada tiga wilayah yang meliputi

Baca juga:   Bekuk Dua Jaringan Narkoba Asal Tarakan, Ditnarkoba Polda Sulut Amankan 879,58 Gram Narkoba Jenis Sabu Sabu

– Wilayah I, Kota Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara (Minut), Minahasa Selatan (Minsel), Minahasa Tenggara (Mitra) jumlah kuota 825 taxi online.

-Wilayah II Bolaang Mongondow Raya (BMR) jumlah kuota 123 taxi online.

– Wilayah III Sangihe Raya jumlah kuota 44 taxi online.

“Sedangkan perinciannya, untuk Manado 520, Bitung 70, Tomohon 80, Minahasa 52, Minut 33, Minsel 40, Mitra 30, Kota Kotamobagu 50, Bolmong 30, Bolmut 13, Bolsel 15, Boltim 15 dan untuk Kabupaten Sangihe 20, Kabupaten Talaud 14 serta Kabupaten Sitaro 10,” papar Wantania.

Wantania jugamenjelaskan menegaskan bahwa draft tersebut baru sebatas rencana dan belum di tanda tangani oleh Guberur.
“Pada dasarnya pergub belum di tanda tangani pak gubernur karena pada intinya Gubernur akan melaksanakan kebijakan sektor perhubungan darat itu mengacu pada Peraturan Menteri (PM) Perhubungan 108 Tahun 2017,”paparnya

Lanjut di jelaskan oleh Wantania, “Di Didalamnya telah mengatur tentang wilayah oprasi, kuota dan tarif. Tapi ada beberapa hal yang harus menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait dengan action, tapi pemerintah daerah bukan tidak melakukan apa-apa,” jelas dia.

Baca juga:   Tahun 2019 RS Noongan Siap Jadi RS Rujukan Regional Daerah Dan RS Pariwisata

Kami juga mengarahkan bagi para pemilik taxi online untuk mempersiapkan diri memasuki pemberlakuan PERMEN 108 itu, didalam situ ada beberapa poin yang harus dipenuhi.
“Misalkan memiliki SIM A Umum, walaupun berat tapi harus ikut. Juga terkait dengan kir semacam peneng, STNK tetap memakai sendiri tapi harus dibawa koperasi,” tutupnya.

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments