Hak Meliput Dibatasi, Wartawan Kecam Sekretariat DPRD Sulut

INewscrime.com -Deprov – Kebijakan membatasi wartawan untuk meng konfirmasi berita jadi tanda tanya besar buat wartawan yang sehari hari meliput di DPRD Sulut.

Terpantau sudah 2 hari ini, ruang gerak media untuk konfirmasi berita terkesan di batasi oleh pihak Sekretariat.

Saat di konfirmasi pada pihak Sekretariat DPRD lewat kasubag Humas Maxy Tenda, dikatakan bahwa hal tersebut di lakukan dalam rangka penertiban. Saat di tanyakan apakah itu instruksi langsung dari Sekwan langsung di iyakan oleh Kasubag Humas Maxy Tenda.

“Ini memang instruksi dari Sekwan untuk menertibkan. ┬áTapi bukan hanya dari sekwan saja, ini juga permintaan dari anggota dewan, “ujar Kasub Maxy.

Berbanding terbalik dengan apa yang di sampaikan kasub Maxy Tenda. Amir Liputo wakil ketua Komisi 3 justru tidak setuju dengan pembatasan tersebut.

Pada awak media dirinya mengatakan terkait adanya batasan masuk untuk masyarakat bahkan insan pers yang ingin berkunjung ke DPRD Sulut adalah hal yang tak. lazim di berlakukan di Gedung DPRD.

Baca juga:   Mengatasi Kepanikan Orang Tua Cara Balajar Dimasa Covid - 19, Pewarna Indonesia Gelar Diskusi Daring

Menurut Liputo, pimpinan dewan segera instruksikan hal tersebut kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk tidak membatasi hak meliput insan pers.

“Pimpinan DPRD dapat memberikan instruksi kepada sekwan untuk tetap memberi akses kepada pers yang selama ini meliput kinerja DPRD. Kalaupun pengaturan supaya tertib, tetap harus diupayakan untuk tidak membatasi rekan pers meliput,” ujar Politisi PKS itu kepada sejumlah awak media.

Lanjut dikatakan Liputo, peran pers sangat membantu dalam menyampaikan kinerja para anggota DPRD Sulut kepada masyarakat, yang telah mempercayakan mereka untuk duduk di gedung tersebut.

“Seperti saat ini ada tamu dari luar yang akan datang berkunjung, lalu pers tidak meliput. Akhirnya masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan wakil rakyatnya,” kata Liputo.

“Intinya pers dilindungi Undang-Undang, tidak bisa dibatasi atau intervensi,” pungkasnya.

Diketahui, untuk bisa masuk ke dalam gedung DPRD Sulut saat ini, harus mendapat persetujuan petugas penjaga yang memegang kartu kunci pintu. (Bob)

 

Bagikan berita ini!