Gelar Hearing Dengan EX Karyawan PT Sukanda Jaya, Komisi IV Deprov Sulut Temukan Sejumlah Pelanggaran Yang Di Lakukan PT Sukanda Jaya

Foto : Ketua Komisi IV James Karinda Saat Memimpin Hearing

Deprov, INewscrime.com- Menindak lanjuti aksi damai yang di lakukan  oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera yang di lakukan beberapa waktu yang lalu.Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sulut yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melakukan Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulut,  Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulut, PT Sukanda Jaya, bersama para tenaga kerja yang di PHK, Kamis (26/4/2108),

Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV James Karinda. Dalam rapat dengar pendapat tersebut Jack Andalangi Korwil KSBI Sulut melaporkan bahwa pihak PT Sukanda Djaya melakukan PHK sepihak, padahal para karyawan tidak melakukan kesalahan, mereka hanya meminta penjelasan uang tabungan, serta selisih gaji mereka.

 ” Sudah di lakukan perundingan tapi gagal, sudah di bawah ke Disnaker Manado, hak mogok di lakukan agar dapat di mediasi ternyata gagal, kurang tanggap sehingga management melakukan PHK sepihak, ” ungkap Jack dihadapan komisi IV.

Dalam RDP tersebut KSBSI juga melaporkan bahwa perusahan tersebut menyalurkan produk makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa.

Terungkap pula dalam hearing tersebut bahwa PT Sukanda Jaya diduga telah melakukan praktek pemalsuan tanggal kadaluarsa.

Hal tersebut di ungkapkan salah satu karyawan yang sudah di PHK Praktek pemalsuan tanggal kadaluarsa sudah di lakukan sejak tahun 2014.

“Praktek ini dilakukan atas perintah kepala gudang dengan menggunakan mesin listrik, “kata mantan karyawan yang di PHK.

Menurut keterangan pekerja yang di PHK tersebutProduk yang dipalsukan adalah susu Presmil dan Sunde merk Daimen yang produk luar negeri, caranya kalau sudah kadaluarsa atau habis masa berlakunya di cetak ulang  pakai mesin, kemudian di dipasarkan di outlet-outlet yang ada di Manado dan kota lain.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulut, Erni Tumundo melalui Kepala Bidangnya menjelaskan bahwa sudah membentuk tim investigasi dengan melibatkan pihak kepolisian.

“Dari hasil investigasi  memang sudah ada hasil bahwa selain hal hal yang disampaikan tadi oleh para  pekerja, di dapati juga larangan untuk berserikat untuk para pekerja di perusahaan di maksud,”beber Kadis.

Mendengar laporan tersebut Ketua Komisi IV James Karinda dengan tegas mengatakan bahwa komisi akan memanggil hearing PT. Sukanda Jaya, sesuai dengan permintaan mereka tanggal 3 Mei 2018, karena RDP hari ini PT. Sukanda Jaya tidak hadir.

“Ini harus di serius karena sangat berbahaya bagi masyarakat apalagi anak anak, kami harus mendengar penjelasan langsung dari PT. Sukanda jaya, kalau memang terbukti, ada,  itu tidak bisa di biarkan, harus ditindaki, harus ada langkah hukum”, tegas Karinda.

“Tanggal 3 Mei 2018 nanti akan ada hearing lanjutan dan  kami harus menghadirkan pihak kepolisian, BPOM, Dinas Perindag”, tutup Karinda. (Bob)