Felly Runtuwene Dukung KPK Turun Langsung Mengawasi Pemanfaatan Dana Des

iNewscrime-  Langkah KPK untuk turun langsung dalam memeriksa penyaluran dan pemanfaatan dana desa jadi perhatian serius legislator Wanita Di DPRD Sulut yang cantik tapi Vokal dari Partai Nasdem Felly Runtuwene.

Saat di wawancarai usai rapat banggar dan TAPD di ruang rapat 1 Deprov Sulut Ibu Cantik ini mengatakan memang sudah selayaknya dana desa harus mendapatkan pengawasan langsung dari KPK karena penganggrannya memang langsung dari pusat,”saya sangat mendukung itu,”ujarnya

Pada awak media dirinya juga menyoroti para hukum tua yang kurang paham dengan aturan yang mengakibatkan pemanfaatabn Dandes ini jadi.tidak maksimal.

“Kalau dana desa menjadi perhatian KPK untuk turun memeriksa, memang harus didukung. Banyak Hukum Tua yang bukan sengaja tapi kurang paham soal aturan, sehingga mudah-mudahan KPK turun memeriksa,” ujar Felly kepada wartawan, Selasa (8/8/2017).

Menurut Ketua Fraksi.Restorasi Nurani Untuk Keadilan ini, apabila ada Hukum Tua yang terjerat jangan langsung mendapat hukuman, tapi diberikan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dana desa.

“Setidaknya jangan langsung dicopot atau diberikan hukuman, tapi diberikan pelatihan bagaiman mengelolah keuangan dana desa dengan melibatkan pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tukas Felly.

Baca juga:   Kapolda Sulut Pastikan Hadir Sebagai Keynote Speaker, FORWARD SULUT Gelar Diskusi Publik Bertajuk Mewujudkan Pilkada Aman Dan Damai

Drinya pun menyoroti ketika ada Hukum Tua yang tidak melibatkan Tokoh-Tokoh Desa di setiap rapat membahas rencana pembangunan desa.

“Sangat disayangkan ada beberapa Hukum Tua tidak melibatkan Tokoh masyarakat dalam rapat rencana desa. Sehingga yang terjadi rencana tidak ada dan dana sudah ada, tapi pembangunannya hanya itu-itu saja. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, padahal dana desa juga dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang belum sejahtera. Kalau infrastruktur desa semua sudah jadi, lalu dana ini setiap tahun turun, mau buat apalagi ?,” terang Felly.

Dirinya pun menduga ada intervensi Kepala daerah dalam penggunaan dana desa untuk kepentingan lain.

“Sebetulnya ada keterlibatan kepala daerah dalam penggunaan dana desa ini, saya tidak perlu menyebutkan siapa. Keterlibatan kepala daerah dalam membebani Hukum Tua kepentingan lain dengan menggunakan dana desa. Misalnya, pengadaan bibit dan sebagainya, itukan ada dinas sendiri yang mengurusnya bukan menggunakan dana desa,” ungkap Felly.

“Yang terakhir perlu dipikirkan kembali kesejahteraan dari Hukum Tua. sehingga mereka tidak mencari celah untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan memanfaatkan dana desa,” pungkas personil Komisi 3  Derov Sulut ini. (Rds)

Baca juga:   Dipimpin Danlantamal, Wadanlantamal VIII Resmi di Ganti

 

Bagikan berita ini!

avatar
  Subscribe  
Notify of