Ketua GAMKI Manado : Edwin Lontoh Harusnya Mundur

Foto : Ketua GAMKI Manado Fransiskus Enoch

MANADO – Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Manado Franciscus Enoch mempertanyakan soal PAW Edwin Lontoh  yang terkesan digantung.

“GAMKI Manado mempertanyakan soal PAW legislator Edwin Lontoh yang sampai saat ini belum ada kejelasan,” tukas Ketua GAMKI Manado yang juga Bendara DPD Makatana Minahasa Sulut ini.

Dikatakan tegas oleh Enoch dari segi etika Edwin Lontoh sebenarnya harus mundur, tak perlu memunggu PAW lagi.

” Ini bukan hanya persoalan Edwin Lontoh, tapi wajah dari DPRD Sulut itu sendiri, Jika proses PAW masih berjalan di tempat. Maka saya tidak segan – segan mengerakan seluruh kader GAMKI Manado untuk turun ke jalan untuk melakukan aksi. “GAMKI akan turun ke dewan jika proses PAW tidak ada kejelasan,” imbuh aktivis kristen ini.

Foto : Edwin Lontoh Saat Memberi Pendapat Dalam Paripurna Kemarin Di DPRD Sulut.

Sementara itu meski sikap dari DPD Partai Demokrat (PD) Sulut jelas. Namun, disanyalir ketidakjelasn itu malahan datang dari lembaga DPRD itu sendiri. Sebabnya menurut keterangan Sekretaris Partai Demokrat (PD) Sulut, Marthen Manoppo, bahwasanya surat PAW telah dimasukan sejak beberapa bulan lalu di Sekretariat DPRD Sulut, namun saat dikonfirmasi pihak sekretariat mengakui belum memegang surat dimaksud. “Mekanisme partai sudah jalan. Dan, bahkan surat sudah masuk di DPRD Sulut sejak dua bulan yang lalu melalui Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulut, bapak Billy Lombok. Kita sudah menyampaikan surat ke DPRD melalui Sekretaris DPRD,” ucap Manopo di Kantor DPRD Sulut.

Baca juga:   ASN Kotamobagu Ikut Latihan Tari Gemu Famire Bersama Kodim 1303/BM

Lanjut Manopo, untuk prosesnya itu sudah ada di DPRD. Oleh karena itu, tolong juga ditanyakan ke Sekwan proses dari surat yang diusulkan Demokrat itu sudah di mana. Karena kami kata Manopo, sebagai pimpinan partai sudah sering menanyakan seperti itu. “Nanti ambil bukti fisik surat masuk ke Billy Lombok sebagai Sekretaris Fraksi. Ketentuannya paling lama dua minggu sudah harus ditindaklanjuti untuk mengirim ke KPU. Setelah itu, dua minggu lagi dikirm ke Depdagri melalui gubernur. Itu sebenarnya sudah ada batasan – batasan waktu yang sudah diatur oleh aturan,”tuturnya, seraya menambahkan jika terlambat silahkan saja tanya ke sekretaris DPRD atau bisa juga ke Ketua DPRD.

Saat ditanyai koran ini, atas kehadiran ELO sapaan akrabnya Edwin Lontoh dalam Rapat Paripurna Internal DPRD, menurutnya, kalau di DPRD Parpol tidak bisa mengintervensi. Karena anggota DPRD itu berakhir masa jabatannya, ketika keluar SK dari kementrian bahwa dia telah diberhentikan (red PAW) atau dicabut sebagai anggota dewan. “Sepanjang SK belum keluar, siapun itu berhak masuk di DPRD. Itu kewenangan DPRD. Bukan lagi kewenagan partai. Sebab, kewenangan partai sampai pada saat mengeluarkan surat PAW. Jadi, tindaklanjut sekarang sudah harus ke DPRD,” urai Manoppo.

Baca juga:   Felly Runtuwene : Alangkah Baiknya Peresmian Kantor DPRD Provinsi Sulut Yang Baru, Mengundang Presiden & Menteri.

Kendalanya bukan di PD. Tapi, tambah Manoppo, itu terkendala di DPRD. “Demokrat sudah clear. Kami tegas pada pakta integritas, siapa pun dia, termasuk saya kalau terlibat dalam dua hal. Yakni, korupsi dan narkoba, maka kami akan pecat. Itu sudah kami lakukan. Dan daerah lain juga sudah jalan,” terang Wakil Ketua DPRD Sulut.

Terpisah, Edwin Lontoh mengungkapkan, dirinya menghormati proses PAW. Dan, menurutnya proses PAW sementara berjalan. “Selama saya belum PAW kan saya wajib masuk kantor, menerima gaji, dan wajib juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memilih saya,” ujarnya.

Saat ditanyai keputusan partai atas di PAW – kan terhadap dirinya, ia tidak berkomentar lebih. “Kalau surat sudah masuk mau apa lagi. Kita di partai kan hanya pekerja partai. Tinggal menunggu berjalannya proses tersebut,” bebernya. (Bob)

Bagikan berita ini!

Bank Sulutgo