Duet Top Leader Eksekutif Dan Legislatif DPRD Sulut, Sukses Perketat Akses Liputan Di Deprov Sulut

Manado, INewscrime.com – Miris!!!  kata yang paling tepat untuk. menggambarkan kondisi terbaru di   Gedung DPRD Sulut saat ini.
Dengan dalih takut penyusup kriminal masuk, Sekretariat DPRD memperketat pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk dalam kantor, dimana, setiap orang yang akan masuk gedung tersebut harus mengisi daftar hadir, menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) lalu diberikan kartu tamu.

Hal yang samapun di berlakukan pada media yang setiap hari meliput  di gedung yang katanya rumah rakyat tersebut.

Terkait hal tersebut , Ketua DPRD Andrei Angouw saat dimintai tanggapan menjelaskan, ini hanya masalah aturan yang baru.

“Karena kita tidak mau ada kriminal datang kamari. Jang kage so ada apa-apa di dalam. Apalagi dalam ruang hanya satu-satu orang. Jadi harus diatur,” jelas Angouw saat diwawancarai, Senin (9/10/2017).

Pemberlakuan aturan ini, ungkap Angouw, pihaknya menyuruh Sekretaris DPRD (Sekwan) untuk mempelajari aturan yang ada di Sekretariat DPRD (Setwan) yang lain.

“Yang jelas aturan ini kita adopsi dari Setwan Sumatera Selatan (Sumsel) dan DPR RI. Tapi tidak sama persis dengan aturan mereka,” terangnya.

Baca juga:   Angkatan Muda Protestan Pluralistik : Selamat Bekerja Dan Berkarya Kepada Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia

“Intinya, kita tidak membatasi para wartawan masuk. Sapa yang batasi. Kalau dibatasi itu salah. Kan kalau rapat terbuka bisa dipanggil. Sedangkan saja kita pigi di DPR RI tunggu di depan, kase maso kartu, tunggu staf datang kong nae sama-sama,” sambung Angouw.

Disinggung akses masuk Gedung DPRD lebih ketat dari Kantor Gubernur, menurut dia, setiap instansi pemerintah beda aturannya.

“Saya tidak tahu persis Kantor Gubernur seperti apa. Di sini kan kita banyak. Dorang di sana cuma protect pa gubernur,” ujar politisi PDIP itu.

Dirinya berharap, para wartawan bisa ada pengertian.

“Jangan berlebihan. Kita lia so serang kiri-kanan. Kan sudah tidak cantik juga. Coba ba cerita deng sekwan. Dorang yang urus dia pe detail-detail,” tandas Angouw.

Berkaitan dengan hal tersebut Joseph Ikanubun Ketua (AJI)  Aliansi Jurnalis Independen mengatakan apapun alasannya apa yang di lakukan olzh sekretariat DPRD adalah pembatasan kerja jurnalistik.

” wah ini so pembatasan kerja jurnalistik. Tidak ada alasan sekretariat atau ketua DPRD mengatur waktu/ ruang khusus untuk konfirmasi,”ujar Ikanubun.

Baca juga:   Bawaslu Kotamobagu Ajak Media Massa Awasi Pilkada

Kalau anggota dewan mau terima wawancara atau tidak, itu hak anggota, tapi sekretariat tidak  bisa membatasi untuk liputan,”ujarnya lagi.

Dibagian akhir Ikanubun menegaskan sekretariat tidak bisa halangi wartawan wartawan untuk masuk kantor DPRD. soal wawancara  itu  urusan wartawan dan anggota DPRD.

Kalau sekretariat  DPRD apalagi Ketua DPRD Sulut  memaksakan wartawan harus mengisi buku tamu  itu berarti gedung rakyat tertutup untuk wartawan,”tegas Ikanubun. (Bob)

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments