DPRD Sulut Paripurnakan  Keputusan terhadap Ranperda Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 menjadi Perda

Ketua DPRD Sulut Andre Angouw Saat Menandatangani

Deprov, Manadoaktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)  menetapkan  Ranperda  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun 2017 Menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang digelar Rabu (18/07/2018) bertempat diruang Rapat Paripurna DPRD Sulut di Kairagi Manado.

Rapat paripurna dipimpin  Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di dampingi Wakil ketua Marthen Manopo dan Wenny Lumentut. Dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, serta Forkopimda.

Dari hasil pembahasan  Yang menjadi  Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Jenny Mumek. Hasil singkronisasi bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus memperhatikan masyarakat yang belum mempunyai E- KTP. Bahkan, kata Mumek DPRD telah merekomendasikan agar Sat Pol PP pariwisata ikut diusulkan.

“Untuk pakaian khusus bagi personil di Dinas Pemadam Kebakaran masih sangat kurang. Itu harus diperhatikan,” kata Mumek, saat membacakan rekomendasi DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2017.

Baca juga:   Heboh!!! 5 Teroris "Sandera" Bupati TETTY PARUNTU, Marinir Gelar Operasi Pembebasan


Gubernur Saat Menyampaikan Sambutan

Lanjut personel Komisi I DPRD Sulut ini, DPRD sangat mengharapkan agar program masyarakat lebih ditingkatkan. “Pemberian bantuan harus dilaksanakan secara merata bagi masyarkat,” terangnya.

Selain itu, kata Mumek, perlu adanya informasi kepada masyarakat melalui media masa tentang kegiatan Pemprov. “Ini dimaksud agar masyarakat dapat mengetahui tentang program dan kegiatan yang direncanakan dan yang telah dilaksanakan,” tegasnya.

Dia berharap pemprov Sulut sebaiknya  mengkaji lebih terkait ketentuan reses anggota dewan.

“Salah satu tujuan melaksanakan reses adalah menampung aspirasi masyarkat,” bebernya.

Suasana Rapat Paripurna (Foto)

Sementara itu, ditempat yang sama  Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengatakan, meski dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada, Pemprov terus berupaya untuk hadirkan segalah dokumen pertanggunjawaban dalam ruang paripurna.

“Namun, dalam prosesnya tentu masih terdapat berbagai kekurangan. Tapi kemudian mampu dirampung oleh seluruh DPRD sehingga Ranperda Pertanggungjawaban ini dapat disempurnakan dan bisa diterima oleh rakyat Sulut,” ulasnya

Tak hanya itu, kata Dondokambey, selama tahun 2017, Sulut memperlihatkan ada kemajuan untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Yakni, kata politisi PDIP itu, melalui hasil rilis BPS, bahwa angka kemisikin di Sulut turun 1%.

Baca juga:   Mabuk, Buat Keributan di Sekolah 4 Siswa SMP 3 Tenga diamankan Polisi

“Tentu kerja ini tidak hanya kerja Pemprov. Tapi kerjasama masyarakat dan DPRD serta semua yang terkait,” terangnya.

Target Pemprov di bidang kesehatan, pendidikan akan dimaksimalklan dengan baik. “Begitu juga pelayanan kepada masyarkat dalam rangka operasi penutasan kemiskinan,” pungkasnya.

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi selesai, Angouw selaku pimpinan Rapat Paripurna telah menyimpulkan bahwa Ke Enam Fraksi telah memberikan pendapatnya “MENERIMA” Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

(Advetorial)

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments