DPRD Minahasa Selatan Gelar Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018

DPRD Minahasa Selatan Gelar Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018

Amurang, Manadoaktual.com Rapat Paripurna DPRD Minahasa Selatan dalam rangka pembicaraan kesatu terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018, Jumat (28/6/2019) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

Dihadiri Oleh Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE bersama Wakil Bupati Frangky Wongkar, SH, Ketua DPRD Minsel, Wakil Ketua dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Forkopimda Kabupaten Minahasa Selatan, jajaran Pemkab Minahasa Selatan.

Dalam sambutan Bupati Minahasa Selatan DR Christiany E Paruntu SE menyampaikan

“Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada anggota dewan yang telah mengagendakan kegiatan pelaporan pertanggungjawaban tahun 2018.

Dalam rapat paripurna ini disampaikan sebagaimana diketahui bersama BPK RI telah mengaudit atas manajemen keuangan kita dan memberikan hasil opini WTP itu artinya manajemen keuangan daerah kita baik”jelas bupati

Setelah hasil disampaikan oleh Bupati Minahasa Selatan diberikan kesempatan kepada tiap fraksi untuk memberikan tanggapan

Baca juga:   Polres Minsel rayakan hari ulang tahunnya ke-12

Tanggapan dimulai dari Fraksi Ampera yang disampaikan oleh Abdul Saman Katili ST menyatakan menerima dan Fraksi Golkar melalui Robi Sangkoy S.Pd M.Pd menyatakan menerima hasil yang disampaikan oleh Bupati, Fraksi PDI-P menyatakan menerima untuk dilanjutkan ditingkat selanjutnya sebagai perda, Fraksi Gerindra yang disampaikan melalui Ivone Rarang menerima untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat kesatu untuk dibahas tapi dengan catatan buku APBD perubahan agar bisa dipegang ke anggota DPRD untuk menjadi dasar pembahasan, Fraksi demokrat menerima.

Terkait hal itu Bupati menyampaikan “saya akan koordinasi dengan dinas terkait untuk buku APBD tersebut dan bila nanti sudah siap kami akan menyerahkan ke anggota DPRD , Sementara untuk pemilihan hukumtua pasti akan dilaksanakan tpi untuk tahun ini kita terkendala dengan anggaran yang tersedia”ujar bupati

Sementara itu ketua DPRD menyampaikan”Untuk DPRD terkait hal ini segera dilanjutkan untuk dibahas dengan SKPD masing masing dan paling lambat akhir juli 2019 telah rampung”jelas ketua DPRD.

(MarselTiow)

Bagikan berita ini!

avatar
  Subscribe  
Notify of