DPRD Kotamobagu Menetapkan RPJMD 2018-2023 Menjadi Perda

KOTAMOBAGU. MA.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu menggelar Rapat Paripurna, Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, menjadi Peraturan Daerah (Perda), bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kota Kotamobagu. Selasa (19/3/2019) malam.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotamobagu, Drs Djailantik Mokodompi, dihadiri oleh Walikota Ir Hj Tatong Bara, dan Wakil Walikota Kotamobagu Nayodo Koerniawan, unsur Forkopimda, Sekda Kotamobagu, pimpinan SKPD, Camat, para Lurah dan Sangadi (Kepala Desa) se-Kota Kotamobagu serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Kota Kotamobagu Drs. Djelantik Mokodompit dalam penyampaiannya mengatakan, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen resmi daerah dalam masa lima tahun kepemimpinan kepala daerah yang disusun sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah selambat lambatnya enam bulan setelah kepala daerah terpilih dan dilantik.

RPJMD juga nantinya akan mencerminkan kredibilitas pemimpin yang terpilih, yang harus mampu menjawab kemana arah daerah untuk pemgembangannya dan apa yang akan dicapai selama lima tahun kedepan, selain itu juga RPJMD harus dapat menjawab bagaimana proses mencapai tujuan lima tahun dan apa saja langka langka strategis dalam rangka tujuan serta sasaran strategi serta sasaran pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Baca juga:   Kritisi Kebijakan Pemerintah, Yudi Moniaga Himbau Pemerintah Terapkan larangan Berkunjung Ke Suriah

Dalam penyusunan RPJMD perlu mengisi prinsip-prinsip dasar diantaranya adalah prinsip dasar yang bersifat politis yaitu bagaimana proses penyusunan RPJMD sehingga kinerja antara DSPRD dan Pemerintah daerah dapat berjalan dengan Serasi, Searah, sesuai dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Kesempatan ini dilanjutkan dengan penyampaian laporan Badan Legislasi Perwakilan Rakyat Daerah tentang RPJMD Kotamobagu tahun 2018-2023, dimana berdasarkan hasil pembahasan antara badan pembentukan perda DPRD dengan Pemerintah Kotamobagu terhadap RPJMD Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018-2023, terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Kotamobagu yaitu.

Pertama adalah materi dan data yang diprosentasikan dalam dokumen RPJMD masih banyak yang harus dilengkapi dan diperbaiki sesuai data yang ada di masing-masing SKPD tampa terkecuali. Kedua pada materi BAB II terkait gambaran umum kondisi daerah serta pada BAB III tentang gambaran keuangan daerah yang merupakan subtansi dan materi utama dari RPJMD perlu disesuaikan dengan data hasil pembahasan. Ketiga, Proyeksi anggaran pendapatan dan belanjah daerah sejak tahun anggaran 2018-2023 , baik pendapatan maupun belanjah harus disesuikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah serta secara terukur dan proposional. Serta Ke-empat, semua data hasil pembahasan sesegerah mungkin diperbaiki sesuai data yang sesungguhnya sebelum dievaluasi provinsi Sulawesi Utara.

Baca juga:   Kapolda Sulut Kunjungi Ruang Data Center dan Command Center Kotamobagu

Dalam kesempatan ini juga dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi oleh masing masing fraksi DPRD Kotamobagu, dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Parta Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Keadilan Bangsa, yang kesemuanya menerima RPJMD Kotamobagu tahun 2018-2023 untuk menjadi Perda, dilanjutkan dengan penandatangan berita acara oleh Pihak DPRD Kotamobagu dan Pemerintah Kota Kotamobagu. (ADVE / DIX)

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments