DPRD gelar sidang Paripurna Istimewa, BPK RI serahkan LHP, SULUT terima Wajar Tanpa  Pengecualian

DEPROV, Manadoaktual.com –  Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan rapat sidang Paripurna  istimewah dengan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI untuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa(05/06) sekira pukul 10.00 Wita bertempat diRuang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulut.


Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017, oleh Anggota VI BPK RI, Bapak Dr. H Harry Azhar Azis, M.A kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Andrei Angouw dan Kepada Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olly Dondokambey, SE.

Menurut Anggota VI BPK RI, Dr.H Harry Azhar Azis, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu, Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Baca juga:   DPD LMI Makassar Ikuti Rakernas Laskar Manguni Indonesia Di Manado

“BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 adalah “WAJAR TANPA PENGECUALIAN”, ujarnya.

Ditambahkannya, pencapaian opini WTP ini adalah yang keempat kali berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hal ini tentunya dikarenakan sinergi yang matang antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemangku kepentingan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak hentinya memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar kualitas laporan keuangan tidak turun.

“Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya berdasarkan amanat Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kabupaten/Kota untuk menyerahkan aset tetap yang menjadi kewenangan Provinsi, yang belum dilaksanakan seluruhnya.” kuncinya sembari mengatakan agar Pemerintah Provinsi Sulut bersama-sama dengan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan rekonsiliasi terkait aset tetap akibat perubahan kewenangan tersebut.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2017 dan implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan.

Baca juga:   Kembali Mendaftar, Jackson Kumaat diprediksi Kembali Menjabat Ketua PSSI Sulut

(Advetorial/ Olvi)

Bagikan berita ini!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of