Bawaslu Minut Gelar Bintek Panwas Kelurahan / Desa Se-Kabupaten Minut

Bawaslu Minut Gelar Bintek Panwas Kelurahan /Desa Se – Kabupaten Minut

Manadoaktual.com, MINUT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dihadiri Panitia Pengawas (Panwas) Kelurahan/Desa, di Hotel Sutan Raja Minut, Kamis (15/10/2020).

Ketua Bawaslu Minut Simon Herman Awuy SH membuka secara resmi kegiatan ini untuk membekali Panwas Kelurahan/Desa Minut. Dalam sambutan ia menanyakan terkait dengan kendala yang ditemukan oleh Panwas Kelurahan/Desa saat melakukan perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Walaupun ada kendala Awuy berharap kerjasamanya dari Panwas Kelurahan/Desa agar Kuota yang dibutuhkan bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. “Apabila tidak memenuhi Kuota sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran PTPS akan diperpanjang,” ujarnya.

Lanjut Awuy, saat ini tugas dalam menghadapi Pilkada bertambah, karena selain mengawasi tahapan demi tahapan Pemilu yang sedang berjalan, juga harus mengawasi dan memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Selain itu juga, Komisioner Bawaslu Minut Rocky Marciano Ambar SH LLM MKn Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa HP3S, menginstruksikan kepada seluruh Panwas Kelurahan/Desa agar dapat membuat daftar terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di tingkat kelurahan/desa.

Baca juga:   Michael Polii Hadiri Rakor Persiapan Pilkada 2020

“Agar nantinya akan dijadikan objek pada saat dilakukannya penertiban APK, karena kami dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara sudah menyurat ke LO partai untuk dapat menertibkan setiap APK yang terpasang, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada,” tandasnya.

Dalam kegiatan Ambar juga menyampaikan terkait dengan teknis penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Selain itu juga Ambar menyampaikan terkait dengan pelanggaran – pelangaran yang sering kali terjadi dalam Pemilu diantaranya adalah pelanggaran kode etik, administratif, pidana, dan undang-undang lainnya.

“Harapan kami buat Panwas Kelurahan/Desa agar intens dalam melakukan langkah-langkah pencegahan, apabila teman-teman kita menemukan dugaan pelanggaran di lapangan maka jadikanlah itu sebagai temuan,” tutup Ambar.

Sementara itu Komisioner Rahman Ismail SH Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga mengatakan, Panwas Kelurahan/Desa Wajib mengisi formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP). LHP berkaitan dengan tugas-tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangkan menjalankan tugas di lapangan. Selain itu juga tugas Panwas Kelurahan/Desa adalah melakukan Pengawasan dalam setiap tahapan kampanye.

Baca juga:   Tiga Subkontraktor Kecewa dengan Kinerja PT Sino Road dan PT Hutama Karya

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments