Bahas Kenaikan Tunjangan, Ferry Liando Sindir Legislator Gedung Cengkih

iNewscrime.com- Baru saja mau di bahas rencana kenaikan tunjangan para legislator Sulut lewat sebuah pansus yang di Ketuai Billy Lombok mulai menuai kecaman.

Kecaman itu daangnya dari akademisi sekaligus pengamat politik dan pemerintahan, Ferry Liando.

Pada iNewscrime Liando bertutur bahwa Kerja politik dan kerja karyawan sangat jauh berbeda. Kalau Kerja politik itu untuk mengabdi Kepada publik sebagaimana janji janjinya saat kampanye. Kalau kerja karyawan itu bekerja karena gaji.

Dirinya juga mengatakan bahwa Hukum politik dan hukum ekonomi sangat berbeda. Hukum politik itu bekerja agar dapat pengakuan publik, dsn kalau hukum ekonomi belerja untuk mengejar uang .Jadi sangat memalukan jika anggota DPRD itu kejar kejar apalagi menuntut segera diberlakukannya PP 18 tentang kenaikan tunjangan.

Secara panjang lebar Liando mengatakan,

“Kalaupun DPRD bekerja karena mengejar tunjangan, harusnya bisa menggunakan hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu berlaku bagi siapa yang bekerja maka dapat upah dan siapa yang paling rajin dan produktif berkarya maka akan mendapat upah yg lebih besar. Pertanyaan sekarang adalah apa karya yang sudah dilakukan DPRD Sejak di lantik? Berapa Perda yang dibuat? Apakah Perda itu membawa manfaat dan apa dampak bagi publik? Dalam hal pengawasan, apa saja karya karya yang telah dilakukan. Adakah pengawasan yang dilakukan sehingga eksekutif mematuhinya? Dalam hal penganggaran, apakah DPRD mekiliki keahlian dalam mengutak-Atik anggaran yang berpihak pada publik? Bukankah kerja kerja DPRD dalam hal perencanaan dan pembahasan anggaran tidak banyak perubahan sebagaimana draft yang disusun eksekutif. Jika saja ketiga pertanyaan mampu diklarifikasi dengan baik, maka publik tidak akan keberatan manakala tunjangan DPRD Itu naik.,” jelas Liando terperinci.

Baca juga:   Terkait Terpeleset Lidah dr Rinny Tamuntuan, Ini Tanggapan Taufik Tumbelaka

“DPRD itu ladang pengabdian, tempat memperjuangkan cita cita politik yaitu Mensejahterakan masyarakat yang memilih anggota DPRD, bukan lembaga untuk kesejahteraan semata. Saya tantang setiap anggota DPRD untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka Sejak di lantik. Apakah sudah ada kebijakan publik yang diperjuangkan baik secara individu maupun fraksi dalam rangka menyelesaikan masalah2 publik? Apa saja itu. Apakah kebijakan punlik yang dirumuskan itu berhasil memecahkan masalah masalah publik. Pernahkah mengusulkan suatu rancangan kebijakan/program kepada eksekutif kemudian yang diusulkan itu berhasil diupayakan dan dilaksanakan eksekutif. Jika pernah, tentu kewajiban masyarakat untuk mengetahuinya dan masyarakat juga berhak merasakannya.

Lebih jauh lagi Liando mengatakan pada iNewscrime bahwa target amnesti pajak waktu lalu tidak terpenuhi. Sehingga anggaran negara berkurang. Dampaknya ke transfer di daerah. Jadi DPRD jangan dulu menuntut kenaikan tunjangan karena pemrof juga akan membayar gaji Dan sertifikasi guru yang sudahberalih ke Pemprov Sulut Belum lagi dengan 6 kabupaten Kota yang akan melaksanakan pilkada tahun depan.
Belum lagi Pemprov Sulut sedang melakukan  finishing gedung DPRD dan perabot perabot.

Baca juga:   Wenny Lumentut : Teroris Adalah Musuh kita Bersama dan Musuh Semua Umat Beragama

“Jadi menurut saya kenaikan tunjangan itu belum saanya di bahas sekarang apalagi kalau di paksakan Tahun ini,”pungkas akademisi Unsrat ini. (Robkum)

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments