Angka Pengangguran Naik, ini penyebabnya Menurut Wagub

Wakil Gubernur  Steven Kandouw (foto)

DEPROV, Manadoaktual.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi menyerahkan dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2017, kepada DPRD Sulut dan Gubernur Sulut dalam Sidang Paripurna Istimewa, yang digelar di Sekretariat DPRD Sulut, Selasa (5/6/2018).

Meski mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di tahun 2017 lalu, namun Sulut mengalami kenaikan dari sisi angka pengangguran bahkan melebihi indeks rata-rata nasional.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Dr H Harry Azhar Azis MA saat membacakan hasil laporan keuangan Provinsi Sulut tahun 2017, dalam sidang paripurna penyerahan hasil penilaian laporan keuangan, di DPRD Sulut.

“Untuk tingkat pengangguran rasio di Sulut lebih tinggi dari nasional. Tercatat di Sulut angkanya sebesar 7,18% atau diatas rata-rata nasional sebesar 5,50%,” ungkap Azis.

Menyikapi itu, Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw kepada sejumlah wartawan mengatakan, naiknya angka pengangguran di Sulut sesuai data dari BPS sumbangan pengangguran tinggi karena industri perikanan di Bitung yang terhenti.

Baca juga:   HUT Ke -12 Lansia Se_Sinode Gmim, Sukses digelar, dipadati puluhan ribu Lansia.

“Ada 3000-an yang dirumahkan karena kapal-kapal berhenti melaut dan ditambah berhentinya produksi di industri pengalengan ikan. Dari 7 perusahaan yang ada di Bitung hanya 3 yang tersisa beroperasi dengan kapasitas 30% sehingga banyak pekerja yang dirumahkan,” tegas Kandouw seraya menambahkan, hal tersebut tidak berpengaruh signifikan karena angka ingeneral kemiskinan turun di Sulut.

“Secara kasar dikatakan masyarakat Sulut tidak kerja tapi makan enak. Itu salah satu fenomena satu-satunya di negri ini,” ungkapnya.

(Olvi)

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments