Aktivis Berharap PETI Diwujudkan Menjadi WPR

Manadoaktual.com. – Wacana menjadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sejumlah lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Sulawesi Utara (Sulut) mendapat dorongan  dari berbagai pihak, salah satunya aktivis lingkungan Hendratno Pasambuna, Rabu (10/7/2019).

Menurut Pasambuna, PETI atau kegiatan tambang  Ilegal ini telah merugikan dari sisi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga  kerusakan lingkungan yang mereka akibatkan telah menimbulkan kerugian ekosistem untuk jangka panjang.

“Terbatasnya modal keahlian dan ekonomi yang mereka miliki telah menyebabkan mereka cenderung menjadi objek eksploitasi para pemodal yang mencari keuntungan dari kegiatan tersebut,” terang Pasambuna.

Dijelaskannya  penggalian lobang tambang yang dilakukan dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. “Pada sisi ekonomi memang membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.  Namun lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini butuh kajian yang komprhensif dari semua pihak,” jelasnya.

Ia berharap,  jika opini tentang WPR terwujud, khususnya di wilayah Bolaang Mongongdow Raya (BMR)  ia berahap adanya konsep pertambangan rakyat yang berkelanjutan dapat menjawab pengelolaan persoalan yang ditumbulkan oleh kegiatan masyarakat penambang.

Baca juga:   "JAK & PERSMINSEL" TOTAL DUKUNG JACKO KETUA ASPROV PSSI SULUT

“Aspek yang harus diperhatikan adalah aspek kebijakan, aspek modalitas, aspek kelembagaan/organisasi dan aspek teknologi dan lingkungan,” ujarnya.

Dengan  keempat aspek tersebut secara bersamaan, maka kegiatan pertambangan rakyat tersebut diharapkan akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah serta sekaligus dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Seperti diketahui, saat ini DPRD Provinsi Sulut sedang menggodok Perda Pertambangan. Salah satu point diantaranya mendorong lahirnya WPR agar aspek lingkungan dan memberikan kontribusi nyata kepada daerah melalui PAD.

Isri Mangangka  yang merupakan Koordinator Program Studi Teknik Lingkungan Fatek Unsrat ini mengatakan, aktifitas pertambangan tampa izin sangat berpengaruh pada lingkungan sebab  kualitas lingkungan mengalami penurunan diakibatkan sisa-sisa bahan kimia berbahaya, terutama logam berat, seperti merkuri yang dihasilkan dari proses pemisahan emas dalam pertambangan rakyat tanpa izin ini, tidak melalui proses treatment dan hanya dibuang begitu saja di lingkungan sekitar.

”Apabila air yang sudah tercemar ini dikonsumsi oleh manusia atau pun makhluk hidup lainnya, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” terang Isri Mangangka.

Baca juga:   Hari Terakhir Pembahasan LKPJ Gubernur 2017, Karinda Pertanyakan Keberadaan Komite Pada Komisaris Utama Bank Sulut

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan dari sisa-sisa bahan kimia berbahaya pada proses pemisahan emas di tambang-tambang rakyat tanpa izin ini di wilayah Sulawesi Utara sudah sangat memprihatinkan.

“Beberapa sumber air seperti misalnya sungai di Dimembe terukur memiliki kandungan merkuri jauh di atas ambang batas.” Pungkasnya  (***).

Bagikan berita ini!

avatar
  Subscribe  
Notify of