14 OPD Kabupaten Minsel Dapat “Rapot Merah” dari Ombudsman

Amurang, Manadoaktual.com – 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mendapatkan raport merah, ini merupakan hasil penilaian langsung dari ombudsman RI di Sulut Helda R Tirajoh, SH dari standart pelayanan publik Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2018 kemarin.

Hasil penilaian ombudsman RI di Sulut Helda R Tirajoh, SH ini disampaikan dalam rapat bersama dengan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan, dilaksanakan diruang rapat lantai 4 kantor bupati, Senin (11/Februari/2019).Yang dihadiri Bupati Cristiany Eugenia Paruntu, SE, Wakil Bupati Franky Donni Wongkar, SH, Sekda Denni Kaawoan, serta seluruh pejabat.

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsan RI di Sulut Helda R Tirajoh, SH saat diwawancarai sejumlah wartawan, penilaian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan variabel yang tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009.

“Dimana. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik,”jelasnya.

Baca juga:   Benny Rhamdani Lakukan Peletakan Batu Pertama Monumen TYM

Dari 14 OPD yang diambil sampel pada umumnya semua tak memiliki standar pelayanan publik. Semestinya setiap OPD harus memampang standard pelayanan agar diketahui masyarakat,” ucap Tirajoh

Dengan tidak adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan, maka hal berpotensi terjadi pungutan liar (pungli), ataupun penyalahgunaan wewenang, “ungkap Tirajoh

Hasil penilaian yang diberikan oleh Ombudsman RI perwakilan Sulut meliputi dua bidang penilaian yaitu Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan, Standart pelayanan Publik sesuai Undang-undang no. 25 tahun 9 tentang Pelayanan Publik pada Pemda Kabupaten Minahasa selatan.

Terkait hasil penyerahan tersebut bupati memberikan warning kepada seluruh Kepala2 SKPD untuk memperbaiki pola pelayanan,Termasuk fasilitas umum di SKPD masing masing.

“Perangkat daerah harus lebih maksimal. Ubah pola pelayanan publik sebagaiman yang dipedomankan dalam undang-undang 25 tahun 2009. Ini harus menjadi komitmen,” tegas Bupati

Bupati DR Christiany E Paruntu SE juga berterimakasih kepada Ombudsman yang sudah mengsurvey SKPD di Minsel dan Data Tersebut Akan Menjadi Referensi Bagi Bupati & Wakil Dalam Menjalankan Evaluasi Kinerja SKPD.

Baca juga:   191 Anggota Satpol PP Minsel Jalani Tes Tertulis di aula Waleta.

(MRT)

Bagikan berita ini!

vote
Article Rating

Bank Sulutgo

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments